PEMERATAAN pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah pada 2019. Terlebih menyangkut warga tidak mampu dan rentan miskin. Saat ini masih banyak warga tidak mampu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang layak.

Hal ini ibarat duri dalam daging. Senyampang dengan isu-isu miring seputar layanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Inilah “PR” pemerintah ke depan. Seluruh masyarakat, khususnya warga miskin, harus mendapat jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak. Pemerintah daerah tak bisa tinggal diam.

Saat ini memang sudah ada jaring pengaman sosial (JPS). Yang pada APBD Kabupaten Sleman 2019 dialokasikan Rp 5 miliar. Pengawasan program JPS harus intensif. Namun prosedur standar operasionalnya harus dimudahkan. Tidak seperti BPJS. Karena semangat awal kehadiran JPS sebagai langkah antisipasi kerumitan BPJS. Makanya JPS harus mudah diakses oleh warga miskin. Sepanjang warga Sleman dan memiliki KTP Sleman dan bersedia dirawat di kelas 3 rumah sakit, sah bagi yang bersangkutan mendapatkan bantuan JPS. Tak perlu harus disurvei dulu. Atau dimintai surat keterangan RT/RW/dukuh/kelurahan. Tidak perlu lagi syarat-syarat lain yang ribet. Syaratnya cukup mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah.

Perawatan di kelas 3 itu cukup sebagai indikatornya. Mencerminkan bahwa pemohon JPS memang dari keluarga tidak mampu. Dan tidak ter-cover BPJS. Sehingga tak perlu lagi verifikasi sebagai bahan pertimbangan untuk menerima bantuan JPS. Yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah jangan sampai layanan rumah sakit kendor bagi warga kurang mampu. Apalagi dengan alasan masih ada tunggakan biaya medis yang belum dilunasi BPJS.

Sementara di sektor pendidikan titik beratnya pada sekolah negeri yang masih sering memungut dana sumbangan kepada orang tua siswa. Khususnya tingkat SMA/sederajat. Ini menjadi tugas bagi pemerintah dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Untuk memperhatikan sarana dan prasarana sekolah di SMA/sederajat. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pungutan atau sumbangan pendidikan untuk pembangunan sekolah. Pemerintah harus lebih care agar kebutuhan infrastruktur sekolah tercukupi.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang berimbang bagi sekolah swasta. Karena pada hakikatnya sekolah swasta telah banyak membantu pemerintah. Sekolah swasta ada karena banyak murid yang tak tertampung di sekolah negeri. Sementara tak sedikit sekolah swasta mandiri karena menarik biaya pendidikan yang tinggi kepada siswa.

Pemerintah perlu memikirkan rumusan untuk mengendalikan sumbangan-sumbangan pendidikan yang dibebakan kepada wali murid sekolah swasta. Persoalan lain yang juga harus mendapat perhatian adalah keberadaan guru tidak tetap (GTT). Mereka adalah insane pengabdi pendidikan. Tapi sejauh ini perhatian pemerintah terhadap GTT seolah tak begitu serius. Perjuangan mereka tak mendapat penghargaan setimpal.

Seharusnya pemerintah memberikan apresiasi tinggi terhadap pengorbanan para GTT selama ini. Diwujudkan dengan pemberian honor yang layak. Jangan lagi umur dijadikan batasan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari unsur GTT. Jika dibenturkan dengan kondisi itu tentu tidak adil. Semestinya, pengabdian dan perjuangan mereka yang menjadi bahan pertimbangan.

Hal lain yang juga wajib menjadi perhatian pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Khususnya di pedesaan. Pemerintah daerah harus melakukan intervensi untuk mendongkrak pendapatan masyarakat. Misalnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Berilah kesempatan berusaha atau berwiraswasta. Agar mereka memiliki tambahan penghasilan. Sehingga tak selalu mengandalkan nafkah suami.

Di sela kesibukan mengerjakan pekerjaan rumah tangga ibu-ibu bisa dilatih membuat kerajinan atau makanan olahan. Pemerintah daerah bertugas memberikan arahan dan bimbingan. Juga mengawal produksi dan pemasarannya.

Seiring kemajuan teknologi, pemerintah daerah bisa memfasilitasi pemasaran produk lewat teknologi informasi (internet). Dengan begitu pemerintah daerah bisa menciptakan permintaan pasar. Itulah yang akan mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat. Hingga bisa tercipta gerakan one village one product secara nyata. (*/yog)