DARI PEMKAB UNTUK DESA: Bupati Bantul Suharsono menandatangani plakat pembangunan empat sarana infrastruktur di Dusun Cepoko, Trirenggo Selasa (11/12). Empat infrastruktur yang didanai dari BKK itu berupa tiga jalan dan satu embung. (PEMKAB BANTUL FOR RADAR JOGJA)
BANTUL – Satu per satu hasil pembangunan infrastruktur di pedesaan mulai terlihat. Jalan kampung, saluran drainase, talud, lampu penerangan jalan, hingga irigasi di pelosok pedesaan di Bumi Projotamansari kini tak kalah dengan wilayah perkotaan.
Kendati begitu, Bupati Bantul Suharsono memastikan anggaran pemkab tetap berpihak kepada desa. Tak terkecuali pada 2019. Sedikitnya pemkab pada 2019 mengalokasikan anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) sekitar Rp 23 miliar hingga Rp 25 miliar.
”Anggaran ini langsung disalurkan kepada pemerintah desa (pemdes),” jelas Suharsono di kompleks Parasamya pekan lalu.
Besarnya anggaran itu untuk mengkaver berbagai kebutuhan masyarakat desa. Terutama yang belum tersentuh BKK pada 2018. Pria kelahiran Beji, Sumberagung, Jetis, ini tak menampik anggaran BKK pada tahun depan turun dibanding 2018. Namun, Suharsono mengingatkan, ada seabrek program lain yang dipersiapkan untuk desa pada 2019.
”Nanti banyak program pemberdayaan. Itu untuk mengangkat perekonomian warga desa,” ucapnya.
Ya, pemkab mengalokasikan anggaran BKK Rp 41 miliar pada 2018. Terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dikucurkan pada awal Juni lalu. Nilainya Rp 22,3 miliar. Kemudian, tahap kedua digelontorkan pada November. Besarannya sekitar Rp 17,7 miliar.
”Disalurkan kepada pemdes yang mengajukan proposal pengajuan bantuan,” ujarnya.
Suharsono mengaku BKK sebagai salah satu program favoritnya. Sebab, BKK dikucurkan berdasar kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan tagline Makaryo Mbangun Deso. Di sisi lain, BKK juga untuk melengkapi berbagai program lain yang digulirkan pemkab.
”Program pembangunan pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa peran aktif seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Kendati pemkab berpihak pada desa, Suharsono mewanti-wanti pengelolaan bantuan harus dengan aturan main peraturan perundang-undangan. Mulai perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.
”Jangan ada yang diselewengkan,” pintanya. (*/zam/fn)
