JOGJA – Kasus gugatan terhadap anggota DPRD Bantul Sudarto berlanjut. Anggota dewan dari Fraksi Gerindra itu dikabarkan tidak terima atas langkah pelapor Bontje Adrian Johan. Terlebih setelah Bontje menggelar konferensi pers atas kasus yang menimpanya.

Kuasa hukum Bontje, Taufiqrahman mengakui adanya keberatan tersebut. Bahkan tergugat juga telah melayangkan somasi kepada kliennya. Dia juga telah menerima informasi bahwa Sudarto melaporkan kliennya ke Polda DIJ. Dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

”Beliau keberatan dirinya disebut-sebut sebagai anggota partai Gerindra. Padahal dalam gugatan kami atau saat gelar media, kami sama sekali tidak menyebutkan. Itu kan pemberitaan media. Langkah ini seakan adu domba, padahal kami menyasar personalnya,” jelasnya, Jumat (16/12).

Sebelum melapor ke Polda DIJ, Taufiq menceritakan, Sudarto pernah melayangkan somasi. Dalam somasi itu Sudarto meminta tiga hal. Yakni, permintaan maaf, membayar ganti rugi lunas sebesar Rp 12,185 miliar, dan pencabutan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul.

Taufiq menduga somasi menjadi nilai tawar. Agar gugatan tidak berlanjut. Taufiq juga mempertanyakan permintaan ganti rugi yang ditujukan kepada Bontje.

”Kami melihat ini sebagai bentuk ancaman, sehingga tidak kami tanggapi somasi dari yang bersangkutan. Justru kami akan melaporkan balik atas tindakan tersebut, karena ada potensi pidana,” tegasnya.

Sudarto tersangkut kasus jual beli rumah dan tanah di Panggungharjo, Sewon, Bantul. Saat itu Bontje memberikan kuasa kepada Sudarto untuk membeli tanah dan rumah seharga Rp 375 juta. Pemasalahan muncul saat sertifikat tanah dan rumah tersebut didaftarkan atas nama Sudarto.

Seiring waktu berjalan, penamaan sertifikat tidak berubah. Taufiq menjelaskan, Sudarto justru mengklaim uang tersebut sebagai pembayaran gaji dan pesangon. Itu sebagai upah saat masih bekerja di Queen of The South Hotel dan Restoran La Pergola.

”Saat di hotel dia bekerja untuk PT Setia Dewi Bonagraha bukan kepada klien kami, lalu di restoran (Sudarto) tidak terdaftar sebagai karyawan justru sebagai direktur. Jadi tanggung jawab pengelolaan perusahaan termasuk gaji karyawan adalah tanggungjawab Sudarto selaku direktur,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sudarto membenarkan adanya laporan pencemaran nama baik. Laporan tersebut telah dilakukan pada Senin (10/12). Hanya, dia enggan berkomentar banyak.

Pengacara Sudarto, Muhammad Ikbal mengungkapkan, laporan telah masuk tahap penyelidikan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan keberatan atas keterangan Bontje kepada media massa. Di mana pemberitaan dilakukan sebelum gugatan terbuka untuk umum.

“Melakukan konferensi pers sebelum gugatan terbuka untuk umum, ini kan harusnya tidak boleh. Kalau yang besangkutan mau lapor balik, monggo, silakan saja,” tegasnya. (dwi/zam/fn)