PENUNTASAN Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi sorotan utama Komisi A DPRD Sleman di penghujung 2018. Raperda tersebut merupakan perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016.

Satu hal krusial yang menjadi perhatian adalah tata cara pengisian perangkat desa. Ini mengingat tidak adanya batasan daerah asal calon perangkat. Artinya, pendaftar bisa berasal dari mana pun. Asal masih dalam lingkup NKRI. “Perda lama pakai sistem musyawarah desa (musdes). Ini banyak dikomplain. Dalam raperda musdes dihilangkan,” jelas Anggota Komisi A DPRD Sleman Suwarno Minggu (16/12).

Musdes dihapus karena rentan conflict of interest. Diganti dengan dukungan masyarakat secara by name. Dibuktikan dengan pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP). Setiap bakal calon perangkat desa wajib mengumpulkan KTP minimal sebanyak 25 persen dari total penduduk setempat yang telah ber-KTP. Dalam hal ini setiap warga ber-KTP bisa memberikan dukungan untuk dua bakal calon perangkat. Dengan catatan jumlah kandidat lebih dari dua. “Ini sifatnya jadi semacam syarat administrasi,” ungkap politikus Partai Golkar asal Jogotirto, Berbah.

Jumlah pendaftar lowongan perangkat desa dibatasi minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Jika pendaftar lebih dari batas maksimal, proses penjaringan dilanjutkan dengan seleksi. Proses seleksi ini salah satunya tentang pengabdian si calon bagi desa setempat. Suwarno mengakui, ketentuan tersebut memberikan peluang lebih bagi kandidat lokal.

Setelah tersaring tiga kandidat, dilanjutkan tes tertulis. Pelaksanaan tes tertulis diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini perguruan tinggi yang terakreditasi A. Netral dan independen. “Jadi, pihak ketiga tanggung jawab penuh. Jangan sampai (soal, Red) bocor dan ada kecurangan,” tegasnya.

Selain ujian tertulis, kemampuan setiap kandidat dalam pengoperasian komputer juga dites. Suwarno mengingatkan, kemampuan komputer bukan bukan asal bisa pengoperasiannya. Tiap kandidat wajib menguasai software tertentu. Itu sebagai nilai plusnya. Kandidat dengan nilai tertinggilah yang berhak mengisi kursi perangkat desa yang lowong. “Penilaianya memang semata-mata berdasarkan hasil ujian. Langkah ini dinilai paling fair,” ungkap Mbah Warno, sapaan akrabnya.

Masih berhubungan dengan pamong desa, lanjut Suwarno, Komisi A DPRD Sleman terus mencermati Perda No 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda No 5/2015 mengenai Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Desa.

Syarat seseorang menjagokan diri sebagai calon kepala desa harus berumur minimal 25 tahun. Batasan maksimal usia tidak diatur. Menurut Suwarno, Komisi A pernah mengusulkan ke pusat agar syarat pendidikan calon kepala desa setidak-tidaknya SMA atau sederajat. Namun, usulan tersebut ditolak Kementerian Dalam Negeri. Karena ada ketentuan secara nasional. Bahwa syarat pendidikan calon kepala desa minimal SMP atau sederajat.

Syarat lain hampir sama dengan perangkat desa. Tidak harus ber-KTP setempat (Sleman). Calon peserta dari luar daerah tetap bisa mendaftar. Hanya, jika si kandidat terpilih sebagai kepala desa harus bersedia menempati daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Artinya, calon terpilih harus pindah alamat ke desa terkait. (*/yog/fn)