KULONPROGO – Proses alih status tanah kas desa menjadi sertifikat hak milik (SHM) bagi warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) penghuni relokasi belum beres. Penyebabnya, masih ada sejumlah warga yang belum menyelesaikan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulonprogo Heriyanto mengatakan, hingga pertengahan Desember 2018, progres pengurusan dokumen yang belum berubah status mencapai sekitar 95 persen. Dokumen yang sudah selesai pengurusannya di tingkat Dispetarung, didaftarkan ke ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”Sudah ada empat SHM di Desa Jangkaran telah dibagikan kepada warga terdampak,” kata Heriyanto saat dihubungi Minggu (16/12).

Heriyanto mengingatkan, warga yang lamban dalam mengurus persyaratan kemungkinan akan ditinggal. Alias dibiarkan mengurus sendiri. Khususnya, mereka yang belum menyelesaikan pembayaran BPHTB.

”Kurang tau apa penyebabnya kok belum mengurus BPHTB,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kemasyarakatan Pemerintah Desa Palihan Muslihudin Sukardi menuturkan, tercatat masih ada sejumlah warga Desa Palihan yang belum menyelesaikan pembayaran BPHTB.

”Di Palihan ada tiga orang dan di Janten ada enam orang,” sebutnya.
Ditambahkan, pemerintah desa terus mengarahkan warga terdampak, agar semua tahapan berjalan lancar.

”Kami berikan pengarahan setiap saat ada kesempatan bertemu warga,” ucapnya. (tom/zam/fn)