JOGJA – Pembangunan Stadion Mandala Krida Jogja menyisakan masalah. Proses tender proyek senilai Rp 85,9 miliar terbukti mengandung unsur persekongkolan. Ada enam kontraktor penyedia jasa yang dinyatakan terlibat dalam persekongkolan itu.

Enam kontraktor itu merupakan peserta tender pembangunan Stadion Mandala Krida.  Proyek dikerjakan selama dua tahun. Yakni tahun anggaran (TA) 2016 Rp 41, 2 miliar dan TA 2017 Rp 44,7 miliar.

Seluruh anggaran proyek berasal dari APBD DIJ. Praktik persekongkolan itu terungkap dalam putusan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia.

“Ada persekongkolan horisontal dan vertikal,” ungkap Majelis Komisi KPPU yang diketuai Chandra Setiawan dengan anggota Ukay Karyadi dan Afif Hasbullah saat membacakan putusan dalam sidang yang berlangsung di Hotel Marriott Jogja, kemarin (18/12).

Dalam perkara No. 10/KPPU-I/2017, enam kontraktor itu menjadi terlapor IV hingga terlapor IX. Yakni terlapor IV PT Duta Mas Indah, terlapor V PT Kenanga Mulya, terlapor VI PT Lima Tujuh Tujuh, terlapor VII PT Bimapatria Pradanaraya, terlapor VIII PT Permata Nirwana Nusantara, dan terlapor IX PT Eka Madra Sentosa.

Adapun terlapor I Edy Wahyudi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), terlapor II Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP) dan terlapor III Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP).

Terkait persekongkolan horisontal, Chandra menguraikan adanya peminjaman perusahaan. Saat tender 2016,  terlapor IV meminjam terlapor V dan terlapor VI sebagai pendamping.

Sedangkan pada tender 2017 terlapor IV KSO dengan terlapor VIII meminjam terlapor VII sebagai pendamping. Ini dibuktikan pengakuan terlapor dan adanya kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran.

“Ada persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh orang yang sama, atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama,” ujar Chandra.

Majelis Komisi juga menemukan perilaku diskriminasi terlapor IX terhadap PT Sinar Cerah Sempurna pada tender Stadion Mandala Krida Tahun 2016. Perilaku terlapor IX yang hanya memberikan surat dukungan dan bukti kepemilikan alat (proforma invoice) kepada terlapor IV sehingga menjadi pemenang tender.

Dengan adanya bukti-bukti itu, KPPU menilai telah memenuhi semua unsur dalam pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Bunyinya, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.       

Dalam pertimbangannya, majelis komisi juga mengungkap bahwa terlapor IV dan terlapor VIII sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender tersebut. Majelis komisi juga menilai semua terlapor I bertindak kooperatif.

Namun demikian, dalam putusannya majelis komisi menyatakan semua terlapor dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Karena itu, majelis komisi merekomendasikan kepada KPPU agar memberikan saran pertimbangan kepada gubernur DIJ agar memberikan sanksi administratif kepada terlapor I, terlapor II dan terlapor III.

Sedangkan terhadap terlapor IV  (PT Duta Mas Indah (DMI) dihukum dengan membayar denda Rp 2,5 miliar.  Hukuman juga dijatuhkan terhadap terlapor V (PT Kenanga Mulya) dengan membayar denda  Rp 1 miliar dan  terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh) Rp 1 miliar.

Adapun terlapor VII, (PT Bimapatria Pradanaraya) diwajibkan membayar denda Rp 1,07 miliar dan terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) membayar denda sebesar Rp 1,32 miliar.

Menghukum terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa), membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Denda itu harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Majelis Komisi KPPU juga melarang terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)) dan terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) mengikuti tender di bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama dua tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Melarang terlapor V (PT Kenanga Mulya), terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), dan terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama satu tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Menanggapi putusan itu, Yoyok Sismoyo SH selaku kuasa hukum terlapor IV, PT DMI dan terlapor VIII, PT Permata Nirwana Nusantara menyatakan tidak terima. “Kami keberatan dengan bunyi putusan KPPU itu,” ungkapnya.

Advokat asal Semarang itu menyebutkan adanya penafsiran berbeda antara KPPU dengan kliennya menyangkut pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Mereka (majelis komisi KPPU, Red) menafsirkan sesuai kehendaknya sendiri,” kata Yoyok.

Bukti-bukti maupun ahli yang diajukan kliennya selama persidangan tidak digubris. “Tidak ada yang dipertimbangkan,” sesalnya. Upaya hukum akan dilakukan kliennya hingga ke Mahkamah Agung (MA). “Kami tidak akan menyerah,” kilahnya. (tif/kus/laz)