GUNUNGKIDUL – Keterbukaan informasi di Gunungkidul memasuki babak baru. Seluruh pemerintah desa di Bumi Handayani bakal memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIJ Martan Kiswoto menaruh harapan besar terhadap peran PPID di desa. Setidaknya masyarakat tak perlu lagi kesulitan mengakses berbagai informasi publik.

”Di sisi lain, kinerja dan program pemdes lebih tertata, terkonsep, serta menerapkan asas-asas transparansi maupun akuntabilitas data,” kata Martan Kiswoto dalam acara sosialisasi pencanangan PPID di Gununungkidul kemarin (18/12).

Diakui, penerapan PPID di lapangan kerap memiliki tantangan tersendiri. Biasanya, masalah sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan faktor kesadaran. Menurutnya, kendala ini harus disikapi dan terus didorong, agar transparasi di tingkat pemerintahan desa berjalan sesuai rencana.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul Prahasnu Aliaska mengatakan, pembentukan PPID di tingkat desa melengkapi capaian keterbukaan informasi di Gunungkidul. Hingga sekarang PPID PPID baru berjalan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.

”Untuk tingkat desa baru ada dua yang mengawali. Yakni, Desa Semanu dan Desa Pilangrejo,” katanya.

Sekretaris Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar Ridwan Zamroni mengatakan, wilayahnya menerapkan sistem PPID sejak 2017. Keberadaannya terbukti menjadi pengungkit dalam laju roda pemerintahan. Lantaran keterbukaan informasi menuntut pamong untuk bekerja sesuai aturan, lebih transparan, dan menyajikan data-data akurat.

“Peran PPID mencakup seluruh informasi. Mulai potensi desa hingga anggaran,” ujarnya. (gun/zam)