JOGJA – Putusan majelis komisi yang dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap proses tender pembangunan Stadion Mandala Krida senilai Rp 85,9 miliar dinilai belum mempunyai akibat hukum apa pun. Sebab, putusan yang menyimpulkan adanya persekongkolan enam kontraktor itu mendapatkan perlawanan hukum.

“Kami ajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Dengan upaya hukum itu, putusan KPPU belum punya kekuatan hukum dan dampak hukum apa pun,” ungkap Yoyok Sismoyo SH selaku kuasa hukum PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) kemarin (19/12).

Dalam putusan majelis komisi yang diketuai Chandra Setiawan dengan anggota Ukay Karyadi dan Afif Hasbullah, PT DMI disebut sebagai terlapor IV. Sedangkan PT PNN menjadi terlapor VIII. Adapun empat kontraktor lainnya, PT Kenanga Mulya sebagai terlapor V, PT Lima Tujuh Tujuh (terlapor VI),  PT Bimapatria Pradanaraya (terlapor VII), dan  PT Eka Madra Sentosa (terlapor IX).

Majelis komisi menyebut telah terjadi persekongkolan horizontal berupa peminjaman perusahaan. Saat tender 2016  terlapor IV meminjam terlapor V dan terlapor VI sebagai pendamping. Sedangkan pada tender 2017 terlapor IV KSO dengan terlapor VIII meminjam terlapor VII sebagai pendamping. Ini dibuktikan pengakuan terlapor. Ada persesuaian penyusunan dokumen penawaran dilakukan orang yang sama. Atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama.

Atas persekongkolan itu PT DMI sebagai terlapor IV dihukum membayar denda  Rp 2,5 miliar.  Terlapor V (PT Kenanga Mulya) didenda Rp 1 miliar dan  terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh) Rp 1 miliar. Kemudian terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) didenda Rp 1,07 miliar dan terlapor VIII yakni PT PNN didenda Rp 1,32 miliar. Terakhir, terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar.

Tidak itu saja, PT DMI dan PT PNN juga dilarang mengikuti tender di bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olahraga bersumber dari APBN dan/atau APBD. Selama dua tahun. Di seluruh Indonesia.

Yoyok menegaskan, kliennya tidak terima dengan putusan tersebut. Sesuai aturan, upaya hukum diajukan melalui pengadilan negeri sesuai domisili perusahaan terlapor. PT DMI berdomisili di Semarang dan PT PNN di Balikpapan. “Kami ajukan di Pengadilan Negeri Semarang dan Balikpapan,” ungkap advokat asal Semarang ini.

Diakui, enam perusahaan yang divonis KPPU melakukan persekongkolan itu mempunyai domisili yang tersebar. Di luar Semarang dan Balikpapan, ada yang berdomisili di Surakarta, Sukoharjo, dan Jogjakarta.

Menyikapi domosili yang tersebar itu, Yoyok akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA). Isinya agar sidang diadakan di satu tempat. Ini sesuai asas peradilan cepat, murah dan sederhana.“Kami ingin digelar di Pengadilan Negeri Jogja sesuailocus delicti (tempat kejadian). Sebagian terlapor juga berdomisili di Jogja,” jelas Yoyok.

Yoyok  menyebut keberatan kliennya itu semacam upaya banding. Kedudukan pengadilan negeri seperti pengadilan tinggi. Upaya hukum berikutnya adalah mengajukan kasasi ke MA. “Semua upaya hukum kami tempuh,” sambungnya.

Dikatakan, keberatan itu diajukan setelah pihaknya menerima salinan putusan. Di depan sidang majelis komisi KPPU pada Selasa (18/12), Yoyok mengajukan permohonan agar salinan putusan disampaikan setelah libur 1 Januari 2019. Ini dengan pertimbangan agar hitungan masa keberatan 14 hari setelah diterimanya salinan putusan menjadi jelas. “Tidak terpotong libur akhir tahun,” ungkapnya.

Soal materi keberatan, Yoyok menyebut ada banyak penafsiran yang berbeda antara kliennya dengan KPPU. Selama persidangan kliennya menggunakan dasar Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 berikut perubahan-perubahannya.

Perpres itu mengatur pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Sebaliknya, KPPU memakai rujukan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akibatnya terjadi berbagai perbedaan penilaian. Misalnya soal dokumen teknis, surat penawaran, dokumen penawaran, KSO, dan banyak hal lainnya. “Di perpres antara surat penawaran dengan dokumen penawaran berbeda,” ungkap dia.

Yoyok menambahkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Edy Wahyudi selaku terlapor I maupun kelompok kerja bagian layanan pengadaan (Pokja BLP) sebagai terlapor II dan III sebenarnya telah menjalankan Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahan-perubahannya. Namun,  perpres sebagai dasar PPK maupun Pokja BLP menjalankan pengadaan rupanya dikesampingkan oleh KPPU. Ahli-ahli yang diajukan PPK dan Pokja BLP tidak ada yang diakomodasi dalam putusan.

“Nanti semua akan kami buktikan di pengadilan. Yang benar pandangan kami atau tuduhan KPPU,” tegas pria yang tinggal di Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ini.

Menanggapi upaya hukum itu, Ketua Majelis Komisi KPPU Chandra Setiawan mempersilakan. Para terlapor memiliki waktu selama 14 hari. “Silakan menggunakan waktu tersebut,” kata Chandra.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengaku belum menentukan sikap. Dia mengatakan biro hukum memberikan pendampingan kepada PPK dan Pokja BLP selama menghadapi persidangan KPPU. “Untuk langkah berikutnya kami akan koordinasikan lebih dulu,” ujar Dewo. (kus/yog)