Tidak hanya BUMD. Subbag BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro Bagian Administrasi Perekonomian Setda juga mengawasi realisasi dana bergulir. Agar dana bergulir yang dikelola beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dapat mengangkat perekonomian warga. Juga sesuai peraturan perundang-undangan.

Wiwien menyebut jumlah OPD teknis yang mengelola dana bergulir cukup banyak. Yakni, saja Dinas Perdagangan (disdag), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DKUKMP), dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (disperpautkan), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (daduk KB-PMD).

”Bentuk dana bergulir yang disalurkan juga bermacam-macam,” jelas Wiwien.

Disdag, contohnya. Menurut Wiwien, dana bergulir yang ditangani disdag di antaranya diperuntukkan bagi pedagang di pasar rakyat. Salah satu tujuannya untuk memerangi praktik rentenir. Ada pula dana bergulir yang disalurkan disdag untuk perajin di Pasar Seni Gabusan. Sedangkan dana bergulir yang dikelola DKUKMP untuk koperasi.

”Dana bergulir di Daduk KB-PMD untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Sedangkan di disperpautkan untuk petani bawang merah dan sapi,” ungkapnya.

Wiwien mencatat realisasi dana bergulir ada yang berjalan lancar. Ada pula yang macet. Dari catatan, dana bergulir yang macet merupakan program lama. Di antaranya, dana bergulir untuk perajin PSG dan dana bergulir untuk peternak sapi. Kendati begitu, Wiwien memastikan OPD teknis rutin menagihnya. Lantaran hal tersebut menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan.

”Yang baru digulirkan tahun ini adalah dana bergulir untuk koperasi,” tambahnya. (**/zam)