Pembinaan badan usaha milik daerah (BUMD) memasuki era baru. Seluruh perusahaan pelat merah milik pemkab, yaitu Bank Bantul, PDAM Tirta Dharma, dan PD Aneka Dharma harus meneken perjanjian kinerja. Kontrak perjanjian yang di antaranya berisi capaian dan target kinerja itu diteken masing-masing direktur dan bupati Bantul.

Kasubbag BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro Bagian Adminitrasi Perekonomian Setda Bantul Kuswindarti mengatakan, pembuatan perjanjian kinerja itu sebenarnya telah dimulai di PDAM. Yudi Indarto meneken perjanjian kinerja saat menjabat direktur PDAM untuk kali kedua. Namun, di tengah perjalanan, pria asal Pleret itu meninggal dunia. Pemkab kemudian melakukan seleksi terbuka calon direktur PDAM. Hingga sekarang prosesnya telah mencapai pengumuman hasil seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon direktur PDAM.

”Sehingga direktur (PDAM) baru nanti harus membuat dan menandatangani kontrak kinerja,” tegas Wiwien, sapaan Kuswindarti, di kantornya belum lama ini.

Seperti PDAM, Bank Bantul juga segera menyusul. Sebab, masa jabatan direktur lembaga keuangan yang dulunya bernama Bank Pasar itu berakhir tahun depan. Wiwien tak mengetahui apakah bupati bakal memperpanjang jabatan Aristini Sriyatun sebagai direktur atau melakukan seleksi terbuka. Yang pasti, direktur Bank Bantul harus membuat dan meneken perjanjian kinerja.

Apa saja isi perjanjian kinerja? Wiwien menyebut direktur BUMD tidak hanya menyusun capaian dan target kinerja selama menjabat. Lebih dari itu, direktur juga harus mem-breakdown rencana kerja anggaran perusahaan, core bisnis, hingga capaian dan target tahunan. Termasuk target pendapatan asli daerah (PAD). Kendati begitu, Wiwien memastikan, Bagian Administrasi Perekonomian juga bakal mengevaluasi capaian dan target tersebut. Itu untuk memastikan apakah capaian dan target yang dipatok direktur rasional atau tidak.

”Kalau targetnya kami anggap terlalu rendah, ya harus dinaikkan,” ucapnya.

Yang menarik, direktur juga harus bertanggung jawab atas isi perjanjian kinerja yang mereka buat. Menurut Wiwien, Bagian Administrasi Perekonomian bakal rutin melakukan evaluasi. Bahkan, juga mempersiapkan sanksi bagi direktur yang tidak sanggup memenuhi capaian dan target kinerjanya.

”Sanksinya bermacam-macam. Tergantung dengan tingkat rendahnya capaian,” katanya.

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

Pembuatan perjanjian kinerja ini, Wiwien menyebut merupakan terobosan baru. Itu sekaligus menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 54/2017 tentang BUMD. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa setiap direktur BUMD harus punya perjanjian kinerja dengan pemilik modal.

”Dalam hal ini diwakili bupati,” tuturnya.

Wiwien optimistis upaya ini dapat menggenjot capaian dan target BUMD. Apalagi, dua dari tiga BUMD pemkab dikategorikan sehat. PAD yang disetorkan setiap tahun juga tinggi. Bank Bantul, misalnya, menyetor PAD Rp 3,5 miliar pada 2017. Berikutnya PDAM setor Rp 500 juta.

”Kalau Aneka Dharma masih merugi,” ungkapnya.

Keyakinan itu juga ditandai dengan perubahan perda tentang penyertaan modal. Wiwien mengungkapkan, penyertaan modal PDAM mulai 2019 bertambah. Dari Rp 30 miliar menjadi Rp 100 miliar. Itu lantaran perda yang mengatur penyertaan modal dalam waktu dekat bakal diundangkan. Namun, perubahan regulasi ini khusus PDAM. Lantaran plafon penyertaan modalnya telah terpenuhi.

”Penyertaan modal Bank Bantul Rp 100 miliar. Hingga sekarang baru Rp 71 miliar. Sedangkan Aneka Dharma Rp 20 miliar. Saat ini baru Rp 7,1 miliar,” sebutnya.

Saat ini, kata Wiwien, pemkab juga mempersiapkan perubahan status tiga BUMD. Dari BUMD menjadi perumda (perusahaan umum daerah) atau perseroda (perseroan daerah). Targetnya, status seluruh BUMD berubah tahun depan.

”Yang sedang kami bahas bersama DPRD saat ini adalah raperda tentang Aneka Dharma. Lainnya pada 2019,” tambahnya. (**/zam)