PURWOREJO – Panjangnya jarak waktu penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa hingga penetapan menjadi bakal calon, mengundang perhatian anggota Komisi A DPRD Kabupaten Purworejo. Waktu yang lebih dari satu bulan bisa mengubah pikiran salah satu calon untuk mengundurkan diri dari pertarungan.

Sesuai ketentuan yang ada, batas minimal pelaksanaan pilkades yang rencananya dihelat 30 Januari 2019 adalah dua orang di setiap desa. Jika calonnya kurang dari dua, otomatis pelaksanaan pilkades ditunda atau diperpanjang waktu pendaftarannya hingga kuota terpenuhi. Sesuai aturan yang ada, waktu penetapan menjadi calon kepala desa 17 Januari 2019.

“Kalau yang mendaftar itu lebih dari dua, mungkin tidak ada masalah ya. Karena kalaupun ada yang mundur, katakan satu, itu tidak akan mengganggu tahapan pilkades,” kata Toha Mahasin, anggota Komisi A DPRD Purworejo Kamis (20/11).

Toha mengkhawatirkan jika dalam satu desa hanya ada dua calon, sementara salah satunya mundur. Padahal seusai penetapan tidak ada lagi perpanjangan pendaftaran calon, praktis di desa tersebut pelaksanaa pilkades ditunda. “Tentu ini menjadi masalah bersama yang harus disikapi,” katanya.

Dia melihat potensi itu amat mungkin, seorang bakal calon dalam waktu yang ada pasti akan memperhitungkan kemungkinan dirinya bertarung. Jika di lapangan, posisi lawan amat diuntungkan, bisa saja si calon berubah pikiran dengan mengundurkan diri dari pencalonan.

“Hal ini sangat mungkin, karena ada dua hal yang bisa memicu pengunduran diri itu. Satu sisi dia sudah merasa kalah dan percuma kalau dilanjutkan atau sengaja untuk mengganggu prosesnya,” tambah Toha.

Dari aturan yang ada, ia melihat tidak ada sanksi yang tegas bagi bakal calon yang mengundurkan diri di tengah perjalanan. Sanksi baru diberikan setelah seseorang mengundurkan diri pasca ditetapkan sebagai calon kepala desa.
“Saya sudah menyampaikan hal ini ke Dinpermades, memang ada rencana ditindaklanjuti. Kami menunggu hal itu benar-benar direalisasikan, tentu tidak ada desa yang sudah direncanakan mengikuti pilkades serentak gagal mengikuti karena calonnya tidak memenuhi,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Kapasitas Kelembagaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa Dinpermasdes Purworejo Puguh Trihatmoko mengatakan, larangan pengunduran diri seseorang yang mendaftarkan diri dalam proses pilkades adalah setelah ditetapkan. Jika mengajukan permohonan pengunduran diri, hal itu tidak dapat diproses.