JOGJA – GKR Hemas akan menempuh jalur hukum atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebagaimana pernyataan Ketua BK DPD RI Mervin S. Komber Kamis (20/12). Hemas disebut telah mangkir dalam sidang paripurna DPD RI sebanyak 12 kali secara berturut-turut. Karena itu BK memutuskan memberhentikan sementara GKR Hemas dari keanggotaan DPD RI.

Permaisuri Keraton Jogjakarta itu pun menepis semua tuduhan atas dirinya. Dia mengklaim hanya dua kali absen sidang paripurna. Itu pun disertai surat ketarangan. Selain itu selalu hadir. Dan membubuhkan tanda tangan di lembar presensi. Kendati demikian, Hemas mengakui tak selalu hadir secara fisik. “Dia (Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang/OSO ) tuh ingin banget saya duduk secara fisik di sidang paripurna. Disebut malas, yo sekarepe deknen (ya terserah dia). Toh kalau rapat dia suka seenaknya ganti jadwal,” ungkapnya di kantor DPD RI DIJ Kamis (21/12).

Hemas mengatakan, ketidakhadirannya dalam sidang paripurna DPD RI karena tak mengakui kepemimpinan OSO. Sejak OSO dan koleganya mengambil alih kepemimpinan lembaga senator. Hemas menilai pengambilalihan kepemimpinan DPD RI dilakukan secara ilegal. Di sisi lain, menurut Hemas, pengambilalihan tampuk kepemimpinan lembaga senator tak pernah dinyatakan benar dan sah oleh Mahkamah Agung.

“Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dan kawan-kawannya, berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya,” katanya.

Ibu lima puteri itu menegaskan, penolakannya terhadap kepemimpinan OSO bukan secara personal. Melainkan karena cara mengambil alih kepemimpinannya. “Hukum harus tegak di negeri ini. Tidak boleh ada warga yang kebal hukum. Apalagi berada di atas hukum,” ucap Hemas. “Kalau saya menutup mata akan hal ini. Lantas buat apa saya jadi anggota DPD RI,” sambungnya.

DERI DUKUNGAN: Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia Totok Sudarwoto (kiri) menyampaikan penolakan pemberhentian sementara GKR Hemas di DPD RI. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)

Sementara soal sanksi BK, Hemas menilai tanpa kajian hukum yang mendasar. Hemas menuding BK telah mengesampingkan ketentuan pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Yang isinya menyebutkan bahwa ‎anggota DPD RI diberhentikan sementara karena: (a) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Atau (b) menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus.

“Sanksi yang dijatuhkan BK juga telah mengesampingkan tata tertib DPD RI. Anggota diberhentikan sementara itu kalau yang bersangkutan melanggar pidana dan jadi terdakwa,” tegasnya.

Karena itu Hemas menolak keputusan BK DPD RI. Dia bertekad tetap menjalankan tugas seperti biasa sebagai wakil rakyat Jogjakarta. Sekalipun dana reses tidak dicairkan. Kemarin sore, Hemas tetap melakukan jaring aspirasi dengan para Lurah dan Kades di DIJ.

Hemas juga menyesalkan sikap BK DPD RI yang terkesan diskriminatif. Karena tidak memproses laporan dari dua mantan anggota DPD, Muspani dan Bambang Soeroso, terhadap Nono Sampono. Pada Oktober lalu. Tentang sikap politik DPD RI yang ingin meninjau ulang keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol maju DPD RI.

Sementara itu, sebagai suami GKR Hemas, Hamengku Buwono (HB) X enggan berkomentar banyak ihwal persoalan di DPD RI. HB X mengaku tak mau turut campur atas permasalahan yang dialami GKR Hemas.

HB X hanya berharap permasalahan tersebut cepat rampung.

“Ora ngerti malahan (tidak tahu). Enggak tahu alasannya apa (pemberhentian GKR Hemas, Red),” tuturnya usai apel pasukan Operasi Lilin Progo 2018 di Mapolda DIJ Jumat (21/12). HB X menduga, persoalan yang tengah dihadapi istrinya lebih bersifat internal di tubuh DPD RI. (tif/dwi/yog/fn)