JOGJA- Menjelang kocok ulang pejabat Pemprov DIJ tidak banyak yang bersedia bicara terbuka. Menyangkut nasibnya ke depan. Namun tidak demikian dengan Asisten Keistimewaan Setprov DIJ Didik Purwadi. Dia secara terbuka mengaku siap tidak lagi mendapatkan posisi di pemprov. “Saya akan balik lagi ke UGM. Mengajar mahasiswa,” ungkap Didik Purwadi Rabu (26/12).

Tanda-tanda Didik bakal kembali ke khittah-nya sebagai dosen telah terlihat sejak beberapa pekan terakhir. Beberapa dokumen pribadi milik Didik telah dimasukkan koper. Dia telah mencicil membawa barang-barang tersebut. Ruang kerja Didik di lantai dua Gedhong Pracimosono juga terlihat bersih. Ibaratnya, mantan sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) UGM itu tinggal menghitung hari.

Tentang rencana kepulangannya ke UGM, Didik mengaku punya dua atasan. Yakni rektor UGM dan gubernur DIJ. Sebagai anak buah, Didik mengaku taat dengan perintah keduanya. “Sebagai anak buah, saya manut. Tahun 2013 saya ke pemprov atas permintaan gubernur dan seizin rektor,” kisahnya.

Hingga akhir Desember ini Didik telah lima tahun lebih empat bulan mengemban tugas di pemprov. Semula dia menjabat Assekprov Perekonomian dan Pembangunan Setprov DIJ. Merangkap pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Pariwisata DIJ. Sejak 2016 dia dipercaya menjadi Asisten Keistimewaan DIJ.

Ditanya soal surat dari Rektor UGM Panut Mulyono kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X, Didik membenarkannya. Dia mengaku mendapatkan penjelasan langsung dari rektor. Surat saat ini masih di tangan gubernur. “Belum ada jawaban yang diberikan ke UGM,” kata Didik Purwadi.

Di sisi lain, jabatan Asisten Keistimewaan DIJ dihapus mulai 1 Januari 2019. Ini seiring diberlakukannya Perdais DIJ No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah DIJ. Sesuai perdais itu jabatan asisten keistimewaan tidak diperlukan.

Fungsinya berubah. Tak lagi berbentuk asisten. Namun organisasi perangkat daerah (OPD) mandiri. Langsung di bawah gubernur. Bentuknya Badan Keistimewaan DIJ. Beny Suharsono santer disebut bakal calon pejabat yang ditunjuk menjadi kepala Badan Keistimewaan DIJ. Saat ini Beny masih menjabat sekretaris dewan (Sekwan) DPRD DIJ.

Disinggung kemungkinan mengemban jabatan kepala OPD, Didik enggan berspekulasi. Secara terus terang, alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini tidak bersedia mengemban jabatan dengan tanggung jawab anggaran. “Sejak awal saya tidak ingin,” tuturnya. Didik beralasan, sebagai akademisi dirinya tidak punya kemampuan dan pengalaman menjadi kepala OPD. Khususnya yang terkait tanggung jawab pengelolaan anggaran. Sebab, sesuai aturan, kepala OPD adalah pengguna anggaran. “Saya menyadari itu,” ungkap pria asal Surakarta ini.

Terpisah, Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengaku belum mengetahui adanya surat dari rektor UGM tersebut. “Belum ada,” ungkap Gatot. Terkait pelantikan pejabat, Gatot menginformasikan, dilaksanakan setelah 1 Januari 2019. Pelantikan pejabat meliputi eselon I b, II a, II b, III a dan IV a. Juga kepala sekolah tingkat SMA dan SMK se-DIJ.

“Jadwalnya 3 Januari 2019,” jelasnya.

Sementara itu, seorang sumber Radar Jogja di Kepatihan membisiki, mereka yang lolos lelang terbuka akan diundang bertemu dengan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. “Pertemuannya kalau tidak Kamis (27/12) ya Jumat (28/12). Silakan dipantau,” kata sumber itu. Nama-nama yang menghadap gubernur itulah yang punya kans kuat lolos.

Hasil pengumuman 15 Desember 2018 ada 24 nama yang lolos. Dari 24 nama itu, diambil delapan hingga sembilan orang. Mereka akan mengikuti pelantikan sebagai pejabat eselon II a dan II b pada 3 Januari 2018. (kus/yog/fn)