MAGELANG–Angka kemiskinan di Kota Magelang pada 2018 ini turun 0,88 persen dari tahun lalu. Jika tahun sebelumnya 8,75 persen atau 10.646 jiwa, tahun ini menjadi 7,87 persen atau 9.590 jiwa. Angka tahun ini masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sebesar 6,98-7,38 persen.“Ini memang menggembirakan, karena berhasil turun. Tapi, angkanya sedikit dan di bawah target RPJMD,” kata Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina Kamis (27/12).

Windarti menyampaikan hal tersebut saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD ) Kota Magelang di Hotel Atria Magelang. Menurutnya, kemiskinan masih jadi isu strategis. Sehingga, program-program dalam upaya menurunkan angka kemiskinan menjadi prioritas ke depan. “Dalam RPJMD, diamanatkan menurunkan kemiskinan hingga 6,12-6,40 persen pada 2021. Tahun 2019 ditargetkan 6,65-6,90 persen,” tuturnya.

Windarti yang juga ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Magelang menekankan sejumlah hal untuk penanganan kemiskinan. Salah satunya pelibatan dunia usaha dengan optimalisasi dana CSR. Ia pun berharap Forum CSR yang tahun ini masih tahap proses dapat segera diselesaikan tahun depan. “Sehingga dana CSR dapat dioptimalkan untuk penanggulangan dan penurunan kemiskinan. Saya harap juga angka penurunannya signifikan,’’ tegasnya.

Selain pelibatan dunia usaha, juga perlu upaya terpadu dan saling bersinergi antarsektor. Juga menstabilkan harga-harga bahan kebutuhan pokok, menjaga inflasi jangan sampai melonjak, dan memanfaatkan dukungan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dikatakannya, perlu pula pemahaman atas konsep kemiskinan dan garis kemiskinan. Sebab, garis kemiskinan jadi salah satu penentu angka kemiskinan. Garis kemiskinan tahun ini Rp 476.582 per kapita per bulan.”Naik dari 2017 sebesar Rp 450.908 per kapita per bulan,” ujarnya.

Peneliti dari Fisip Universitas Sebelas Maret Dr Rutiana D Wahyunengseh menyampaikan rekomendasinya terkait penanggulangan kemiskinan. Salah satunya tiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melaporkan profil kelompok miskin yang menjadi target sasaran. Sasaran kelompok miskin disertai lokasinya dan dilaporkan ke TKPKD. Profil ini nantinya menjadi bahan pembentukan rencana kerja (renja) khusus penanggulangan kemiskinan.”Karena itu, OPD terkait harus paham konsep kemiskinan dan garis kemiskinan,” tandasnya. (dem/din/fn)