SLEMAN- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Sleman terus berusaha membangkitkan sektor perekonomian masyarakat di sektor riil. Salah satunya melalui koperasi. Dari sekian banyak jenis koperasi, lembaga yang bergerak di sektor simpan pinjam menjadi perhatian utama. Sebab, koperasi simpan pinjam (KSP) bergerak dalam usaha penghimpunan dan penyaluran dana. Dari, oleh, dan untuk anggota. Bahkan bagi masyarakat secara luas (non anggota). Karena itu Dinkop UKM terus melakukan pembinaan KSP demi menjaga profesionalitas lembaga. Yang paling penting terkait kesehatan koperasi. Sehat berarti tidak pailit dan jauh dari maladministrasi.

Kepala Dinkop UKM Kabupaten Sleman Pustopo mengatakan, koperasi sehat menjadi prinsip dasar kinerja lembaga ekonomi kerakyatan. KSP yang sehat akan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat. “Pengelolaan KSP harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan harus memperhatikan kesehatan usahanya,” tutur Pustopo usai acara penyerahan sertifikat kesehatan koperasi di Aula Pingripta, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Kamis (27/12).

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

Penilaian kesehatan koperasi meliputi tujuh aspek. Antara lain: permodalan, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian, dan pertumbuhan dan aspek jati diri koperasi. Khusus koperasi syariah ditambah satu aspek, yakni kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penilaian dikelompokkan menjadi empat kategori. Yakni sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Penilaian tersebut merupakan salah satu wujud pembinaan. Pada 2018 Dinkop UKM Kabupaten Sleman melakukan penilaian terhadap 145 koperasi se-Sleman. Rinciannya, 106 koperasi konvensional dan 39 koperasi syariah.
Koperasi sehat berhak mendapatkan pengakuan dari Pemkab Sleman. Dalam bentuk sertifikat.

Sertifikat tersebut berfungsi sebagai legitimasi. Agar masyarakat semakin percaya kepada koperasi terkait. Selain mewujudkan koperasi sebagai lembaga yang akuntabel. Hasil penilaian juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pengurus. Untuk berupaya meningkatkan kinerja lebih baik.

Pustopo mengimbau pengurus koperasi yang membutuhkan penilaian segera mengajukan permohonan ke dinas. “Koperasi yang belum bisa dinilai akan terus kami bina dan awasi. Agar kelak menjadi koperasi sehat,” ujarnya.

Keberadaan koperasi ini sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Menurutnya, tak kurang 20 persen warga Sleman ingin menjadi pengusaha. “Kami bantu mewujudkan mimpi mereka yang ingin berwiraswasta. Salah satunya ya dengan UKM dan koperasi ini,” tandas Pustopo.

Kabid Koperasi, Dinkop UKM Kabupaten Sleman Teguh Budiyanta menambahkan, koperasi yang tidak sehat akan didampingi secara privat. Untuk menggali dan mengurai akar permasalahan. Dan mencarikan solusi bersama. “Kami lakukan treatment untuk mendongkrak kesehatan koperasi,” ungkapnya.(*/har/yog/fn)