BANTUL – Dugaan pengalihan status tanah kas desa (TKD) menjadi milik pribadi ternyata bukan isapan jempol. Inspektorat Bantul pernah menanganinya. Namun, kasus yang bermula dari laporan masyarakat itu masih sekadar dugaan upaya penyerobotan TKD.

”Lokasinya, di salah satu desa di Kecamatan Kasihan,” jelas Inspektur Daerah Bantul Hermawan Setiaji merahasiakan nama desa pemilik TKD saat ditemui di kantornya Kamis (27/12)

Saat itu, Hermawan menceritakan, TKD digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi (mentel). Oknum yang bertanggung jawab atas pembangunan mentel bersikukuh bahwa lokasi pendirian berada di atas tanah pribadi. Bukan TKD. Padahal, pemerintah desa (pemdes) telah memasang patok pembatas.

”Batas-batas tanahnya juga dikuatkan dengan dokumen desa,” ucapnya.
Menurutnya, inspektorat sempat turun menanganinya. Meski sempat berjalan alot, oknum tersebut akhirnya bersedia mengakui kesalahannya dan mengembalikan TKD.

”Sekarang sudah selesai. Kalau (TKD) tidak dikembalikan ngerti sendiri,” ancamnya.

Meski jarang mendapat laporan resmi, bekas kasat Pol PP ini berani blak-blakan perihal dugaan pengalihan TKD jadi milik pribadi. Menurutnya, mayoritas TKD yang bermasalah berada di wilayah strategis. Seperti di wilayah perkotaan dan perbatasan. Lantaran harga tanahnya fantastis.

”Hal itu yang kemudian dimanfaatkan oknum yang tergiur (uang) untuk mengalihkan status tanah kas desa (menjadi milik pribadi),” ungkapnya.
Ketika disinggung terkait keterlambatan inventarisasi, Hermawan tak menampik pendataan TKD memang tak mudah. Ada banyak kendala yang dihadapi pemdes saat melakukan inventarisasi.

”Lurah bukannya tidak mau bekerja,” tuturnya.

Karena itu, Hermawan menegaskan, inspektorat berkomitmen mendampingi pemdes untuk menyelesaikan peliknya inventarisasi. Sebagaimana diketahui, dari 75 pemdes baru sembilan di antaranya yang menyerahkan hasil inventarisasi TKD kepada pemkab. Dari itu, Bupati Bantul Suharsono saat rapat koordinasi 75 lurah se-Bantul di lantai tiga gedung induk Parasamya (26/12) lalu memberikan tenggat waktu bagi pemdes hingga 31 Januari 2019. Untuk menyerahkan hasil inventarisasi. Tenggat itu diberikan lantaran bupati mendapat laporan ada TKD yang berubah status menjadi milik pribadi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Heru Sudibyo mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut mengawal proses inventarisasi di wilayahnya masing-masing. Toh, BPD punya posisi strategis dalam penentuan kebijakan pemdes. Bahkan, BPD juga bisa melapor ke aparat penegak hukum bila menemukan indikasi pengalihan status TKD.

”Sehingga BPD harus cermat,” pesannya.

Bekas lurah Gilangharjo ini juga mendorong agar pemdes segera melakukan inventarisasi. Itu sebagai upaya untuk mengamankan aset pemdes desa. Sekaligus menutup celah pengalihan status TKD menjadi milik pribadi. Apalagi, dana desa bisa dialokasikan untuk membiayai sertifikasi tanah.

”Dan pengalihan status TKD bisa dipidana,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mengapresiasi sikap bupati Bantul yang ingin membenahi pengelolaan aset desa. Namun, politikus PKS ini meminta bupati juga segera menyebut desa mana saja yang diduga salah satu asetnya menjadi milik pribadi. Tujuannya, agar masyarakat tidak meraba-raba.

”Karena tanah kas desa tidak bisa dibuat main-main,” tegasnya.

Seperti koleganya, politikus PKS ini juga meminta pemdes segera menyerahkan inventarisasi. Itu sebagai salah satu bekal agar pemberdayaan desa bisa berjalan maksimal.

”Apalagi, Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa telah mengamanatkan kemandirian desa,” ingatnya. (ega/zam/fn)