BANTUL – Nama-nama pemerintah desa (pemdes) yang diduga bermasalah dengan kepemilikan tanah kas desa (TKD) masih buram. Bupati Bantul Suharsono masih enggan membeberkannya. Namun, Suharsono memastikan ada beberapa laporan perihal penyalahgunaan pemanfaatan TKD yang diterimanya.

”Itu laporan dari masyarakat,” jelas Suharsono saat ditemui di kompleks Parasamya Jumat (28/12).

Suharsono mengingat salah satu modus yang digunakan adalah sewa-menyewa. Penyewa pertama menyewakan kembali TKD kepada orang lain. Modus ini berbeda dengan yang disampaikan Suharsono dalam rapat koordinasi (rakor) 75 lurah se-Bantul lantai tiga gedung induk Parasamya Rabu (26/12). Saat itu pensiunan perwira menengah Polri ini menyoroti adanya TKD yang berubah status menjadi milik pribadi.

Berbagai laporan inilah yang mendorong Suharsono mengeluarkan intruksi. Dia meminta seluruh pemdes menyerahkan hasil inventarisasi TKD. Bahkan, Suharsono juga memberikan tenggat waktu bagi pemdes. Hasil inventarisasi harus diserahkan maksimal 31 Januari 2019.

”Saya tak mencari kesalahan-kesahalan desa,” ucapnya.

Suharsono tak mempersoalkan praktik sewa-menyewa TKD. Dia hanya ingin menekankan bahwa praktik tersebut harus sesuai dengan prosedur. Begitu pula dengan tukar guling. Yang pasti, seluruh TKD harus bersertifikat.

”Kalau sudah jelas sertifikatnya, saya tidak akan minta. Biar disimpan saja,” tuturnya.

Jadi, Suharsono berpesan pemdes tak perlu ketar-ketir dengan intruksi inventarisasi TKD.

”Kalau memang tidak merasa (ada masalah) ya tidak usah khawatir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah Bantul Ani Widayani mengaku belum pernah mendengar TKD bermasalah. Apalagi, TKD yang berubah status menjadi milik pribadi. Namun, lurah Sumbermulyo ini sepakat dengan intruksi inventarisasi TKD. Agar seluruh TKD terdata.

”Lurah harus harus segera membentuk tim inventarisasi. Nanti bisa dianggarkan melalui APBDes,” tambahnya. (ega/zam/fn)