Penyertifikatan tanah melalui kegiatan PTSL memang tidak seutuhnya gratis atau dibiayai negara. Ada beberapa item yang harus ditanggung warga yang meliputi biaya pra sertifikasi seperti untuk patok batas, materai, surat menyurat, dan lainnya belum tercover oleh APBN.

“Jadi biaya pra sertifikasi masih jadi tanggung jawab pemohon atau warga. Pembiayaan ini didasarkan pada beberapa acuan di antaranya Surat Edaran Gubernur, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, dan surat bupati Purworejo,” kata Kepala Kantor BPN Purworejo Suwitri Iriyanto.

Menurut Suwitri pihaknya memiliki beberapa keterbatasan untuk mencapai target yang ditetapkan sebanyak 50.000 bidang sertipikat hak atas tanah dan 60.000 peta bidang tanah sepanjang 2019. Tenaga pengukur tanah yang dimiliki hanya ada enam orang. Namun dia tetap optimistis bisa menjangkaunya. Ini didasarkan pada kegiatan yang sama di tahun sebelumnya dan mampu melebihi target yang ditentukan. “Dan tahun ini, BPN melibatkan beberapa pihak di antaranya TNI untuk melakukan pendampingan kegiatan,’’ tutur Suwitri.

Wakil Bupati Yuli Hastuti mengatakan, Pemkab Purworejo sangat mendukung program PTSL karena sesuai dengan SKP 3 Menteri yang memerintahkan Pemkab untuk ikut mempercepat proses PTSL. Selain itu, menurutnya juga masih sangat banyak masyarakat di Kabupaten Purworejo yang belum memiliki surat tanah, sehingga terkadang hal tersebut melahirkan masalah yang berujung konflik hukum.

Pihaknya juga meminta kepada seluruh jajaran pemkab yang terkait agar berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Khususnya para camat, kepala desa, dan perangkat daerah terkait, kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam mengawal penyelenggaraan program ini, sehingga masyarakat bisa memeroleh pelayanan yang sebaik-baiknya,” kata Yuli. (udi/din/fn)