JOGJA – Berbagai kegaduhan politik menjelang Pemilu 2019 mendapatkan perhatian serius sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di DIJ. Dalam Refleksi Akhir Tahun Bangsa Indonesia dalam Konteks Kepemimpinan Nasional Jumat (28/12), mereka mengingatkan pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi. Bukan ajang yang merisaukan masyarakat.

”Untuk apa diadakan pemilu kalau justru menambah perpecahan bangsa,” kritik Pendiri Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) KH Abdul Muhaimin dalam acara yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Muhaimin melihat, perpecahan paling mudah dipicu perbedaan paham. Mulai agama, ideologi, hingga suku. Bahkan, perpecahan ini bisa memicu ekstremisme.

”Tapi, saya punya keyakinan, ekstremisme dalam bentuk apa pun tidak akan menang,” katanya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah pusat lebih fokus pada hal-hal yang lebih substantif. Seperti pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan ekonomi.

Di tempat yang sama, seorang peserta, Zulkifli Halim mengingatkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat penyelenggaraan pemilu. Di antaranya, ketidaknetralan aparatur negara, dan degradasi moral di kalangan politisi muda.

”Sudah seharusnya anggota DPR tahan sogokan,” kata Mantan Korpres KAHMI DIJ ini.

Selain permasalahan politik, infrastruktur dan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah pusat juga turut menjadi refleksi. Pusat Studi Kepemimpinan dan Pengembangan Hukum (CLDS) UII sepakat perlu adanya perbaikan sistem terkait bencana alam yang terjadi sepanjang 2018. Mulai dari gempa di Lombok, tsunami dan gempa di Palu, serta tsunami dan erupsi di Banten.

Zulkifli pun menekankan pentingnya early warning system. Hal itu dirasa penting untuk menghindari jatuhnya korban dalam jumlah besar. Sebab, akhir-akhir ini, dia melihat BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) kian tak mampu melakukan mitigasi bencana.

Diskusi tersebut juga membahas beberapa persoalan lain. Seperti perekonomian, moratorium pengiriman TKI, kekerasan terhadap perempuan, hingga penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat keamanan negara. (cr9/zam/fn)