PURWOREJO-Sebanyak 50.000 bidang sertipikat hak atas tanah dan 60.000 peta bidang tanah menjadi target Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo 2019 mendatang. Peningkatan target dibandingkan 2018 ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk merealisasikan BPN menggandeng beberapa pihak.

Disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sasaran kegiatan di tahun ini difokuskan di dua kecamatan yang memiliki pesisir pantai yakni Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Ini cukup strategis karena salah satu alasan pemilihan kecamatan tersebuat adalah keberadaan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, DIJ.

Selain itu, untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Sebab, ada tanah-tanah bersatus governor ground (GG) atau tanah milik negara yang bisa diselewengkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Seperti diketahui, tanah yang ada di sepanjang garis pantai merupakan tanah GG yang radiusnya bervariasi dari tepian pantai menuju ke daratan.

Ketua Kejaksaan Negeri Purworejo Alex Rahman mengungkapkan PTSL memang akan menjadikan status tanah antara pemilik menjadi terang. Dari kegiatan itu bisa menjadi penegas untuk mengantisipasi terjadinya gesekan di level bawah seperti pemerintah desa dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, desa dengan kecamatan ataupun antardesa.

“Di situ juga akan jelas tanah-tanah GG yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Selama ini kan ada pemanfaatan tanah GG oleh masyarakat, padahal itu tidak boleh,” kata Alex usai kegiatan Rapat Koordinasi PTSL 2019 yang diadakan BPN dan unsur Forkompimda di Ruang Arahiwang Kompleks Kantor Bupati, Jumat (28/12).

Menurut Alex, pihaknya saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap pemanfaatan tanah GG yang dilakukan kepala desa di sebuah desa di Kecamatan Ngombol. Sekitar dua minggu lalu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah turun dan beberapa hari ke depan akan diketahui besaran kerugian negara atas penyalahgunaan tersebut.

“Sebentar lagi ada penetapan tersangka, ada beberapa tersangka,” tutur Alex.
Dia menyebut ada tanah GG yang disertifikatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan hal ini dinikmati oleh kepala-kepala desa terdahulu. Jika ditaksir jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Alex mengingatkan dalam pelaksanaan PTSL 2019 yang menyasar dua kecamatan di Purworejo ini bisa dilakukan secara cermat. Pemerintah desa juga tidak boleh berusaha melakukan penyelewengan ketentuan yang ada.
Yang kerap jadi masalah itu kalau ada kutipan. Padahal biayanya sudah ditanggung oleh negara. Memang ada beberapa item yang harus ditanggung pemohon sertifikat.”Nah di situ yang semuanya harus transparan,” ujar Alex.

Dia meminta agar desa-desa yang turut dalam program itu ada satu keseragaman tentang biaya yang harus dibebankan kepada pemilik lahan. Karena jika ada perbedaan antara desa yang satu dengan yang lain ataupun antar masyaraat bisa memunculkan keresahan. “Akan menjadi sebuah temuan jika yang sudah dibiayai oleh negara itu dipungut lagi. Kami tentu tidak tinggal diam. Demikian halnya jika ada biaya yang ditanggung oleh masyarakat itu terlalu tinggi,” tambahnya.

Dandim 0708 Purworejo Letkol Inf Muchlis Gasim menilai, t kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat di Ngombol dan Purwodadi amat penting. Ini bisa memberikan kepastikan hukum tentang hak atas tanah yang dimiliki. “Apalagi nantinya ada bandara di Kulonprogo, tentu akan banyak membawa imbas bagi masyarakat di kedua kecamatan ini,” ujar Muchlis.

Menurut Dandim, tanah menjadi sebuah komoditi yang mudah dipindahtangankan. Padahal dengan semakin tingginya komoditi tanah, potensi kerawanan yang muncul amat tinggi. “Di sinilah diperlukan sebuah kepastian hukum, sehingga tidak ada hal yang perlu disengketakan karena semua sudah jelas,” paparnya.

Pihaknya siap terlibat dalam program PTSL ini. Yakni MoU di antara Pangdam IV Diponegoro dan kepala BPN Jateng yang ditindaklanjuti kerja sama serupa ditingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah. “Intinya kami membantu memperlancar kegiatan ini,’’ katanya. (udi/din/fn)