JOGJA – Perilaku aji mumpung, dengan menaikan tarif di atas rata-rata masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Jogja. Terakhir petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menemukin juru parkir (jukir) liar dan pengelola parkir swasta yang memasang tarif di atas ketentuan.

Kepala Bidang Perpakiran Dishub Kota Jogja Imannudin Aziz mengaku sudah melakukan penyisiran dan kemudian melakukan penindakan pada sabtu malam (29/12). Hasilnya setidaknya ditemukan dua pengelola parkir swasta dan satu tukang parkir liar di tiga lokasi yang terbukti melanggar.

“Pengelola yang ditindak ada dua, satu di belakang Ramayana Ketandan, satunya di sisi timur. Dan satunya melakukan pelanggaran tentang daerah larangan parkir yaitu di tepi jalan umum lokasinya di Jalan Suryatmajan,”ungkapnya.

Aziz menuturkan ada dua pengelola parkir yang berada di belakang toko Ramayana mematok tarif yang tidak wajar bagi pengguna mobil. Yaitu hingga Rp 25.000. Sedangkan untuk yang berada di Jalan Suryatmajan, merupakan jukir liar yang menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan.

“Pelanggar merupakan pengelola atau jukir swasta,” jelasnya.

Menurut mantan Kepala UPT Terminal Giwangan itu untuk parkir termasuk swasta, penetapan tarif harus sesuai dengan Perda Kota Jogja No. 19 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Namun untuk lahan parkir swasta atau persil ada ketentuan khusus.

“Jadi untuk swasta tarif boleh diberlakukan dua kali lipat dari Perda, setelah dua jam pertama baru dilakukan tarif progresif. Kalau yang kemarin itu langsung nuthuk,” katanya.

Untuk menekan pelanggaran terkait parkir, Aziz menghimbau kepada masyarakat berperan aktif melaporkan. Seperti menggunakan lahan parkir resmi milik pemerintah.

Salah satunya adalah dengan memberikan informasi detail tentang kronologi dan lokasi kejadian, serta berapa tarif yang dipatok. Melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) atau langsung menghubungi nomor aduan Dinas Perhubungan. “Kalau perlu tukang parkirnya di foto dan dikirimkan lewat Whatsapp aduan,” himbaunya.

Sedangkan untuk para jukir, Aziz memperingatkan jangan aji mumpung di musim liburan ini. Salah satunya dengan tidak mematok harga yang keterlaluan dan menempatkan kendaraan sesuai peraturan yang sudah ditentukan.

Dishub Kota Jogja, lanjut dia, selama liburan ini telah menyisir lokasi-lokasi yang berpotensi melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah di Gembiraloka, namun hingga saat ini di lokasi tersebut belum ditemukan pelanggaran. Namun Aziz menuturkan pihaknya menemukan pelanggaran tentang parkir di daearah pasar Kranggan. “Tepatnya di Tugu Jogja, di sisi utara perempatan. Di sisi jalan sebelah kanan, kemarin sudah kami lakukan pembinaan,” jelasnya.

Selama 2018 ini Dishub Kota Jogja bersama Satpol PP Kota Jogja sudah melakukan penindakan terhadap beberapa jukir. Tapi saat dilakukan sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jogja, rata-rata hanya dijatuhi sanksi Rp 300 ribu. Terkait hal itu anggota Forum Pemantau Independen Kota Jogja Baharuddin Kamba kembali mengingatkan petugas untuk menjerat jukir nakal dengan sanksi maksimal. “Dengan sanksi maksimal bisa menjadi pertimbangan hakim saat menjatuhkan vonis, tidak hanya divonis ringan,” paparnya. Sesuai dengan Perda nomor 18 tahun 2009, hukuman maksimal bagi jukir nakal adalah kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta. (cr5/pra/fn)