PURWOREJO – Branding calon legislatif dengan memasang stiker di angkutan umum tidak diperbolehkan. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, secara tegas melarang keberadaan stiker branding kampanye di kendaraan umum, berapa pun ukurannya.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq meminta agar para operator angkutan umum untuk melepas branding atau stiker caleg yang ada di kendaraan umum. Pihaknya memberikan batasan hingga 4 Januari 2019.
“Jika sampai tanggal itu tidak dilepas, maka kami dan tim gabungan akan melakukan penertiban,” kata Nur Kholiq Selasa (1/1).

Kholiq menambahkan, keputusan ini juga telah menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu bersama stakeholder membahas tentang stiker dan branding caleg di angkutan umum. Rapat koorsinasi itu diikuti anggota Bawaslu, KPU, Satlantas Polres Purworejo, Dinhubkominfo, Satpol PP Purworejo, dan sejumlah operator angkutan umum. “Ini sudah menjadi kesepakatan kami saat rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo,” tambahnya.

Pihaknya sendiri sudah turun ke lapangan dan melakukan pengawasan. Ada beberapa angkutan umum lokal Purworejo yang terdeteksi dipasang branding kampanye. “Tentu ini menyalahi aturan,” katanya.

Menurut dia, rapat koordinasi itu sebagai bentuk sosialisasi sekaligus pencegahan atas potensi pelanggaran yang ada. Harapannya, penertiban stiker branding itu dilakukan sendiri oleh pihak operator angkutan umum. “Sengaja kami tidak langsung melakukan penertiban agar operator angkutan mengetahui persis letak aturan pemilu yang dilanggar, sehingga mereka bersedia menertibkannya sendiri,” ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Rinto Hariyadi mengaku pihaknya akan terus memantau perkembangan hasil rapat koordinasi itu di lapangan. Pengawasan akan dibantu jajaran pengawas tingkat kecamatan dan desa. Hasil pengawasan akan dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo.
Jika sampai batas waktu 4 Januari 2019 stiker branding belum ditertibkan, pihaknya bersama tim gabungan yang terdiri atas Bawaslu, KPU, Satpol PP, Sat Lantas Polres Purworejo dan Dinhubkominfo akan melakukan penertiban secara paksa. “Kalau upaya preventif tidak diindahkan, maka terpaksa kami tertibkan,” katanya. (udi/laz/fn)