DERASNYA arus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga mulai menimbulkan kekhawatiran.

Laju kilat TIK ini membuat informasi sangat mudah diakses masyarakat. Namun di sisi lain, malah justru menebar kesesahan masyarakat. Belakangan ini, media sosial (medsos) atau pesan berantai kerap diisi oleh berita palsu atau hoax.

Fenomena hoax tak hanya menjangkiti masyarakat awam saja, melainkan juga masyarakat terdidik. Kaum terdidik seekelas mahasiswa atau dosen, bahkan doktor ataupun profesor tak sedikit ikut terbius masuk dalam lingkaran hoax

Apalagi momentum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), berita hoax sangat rentan dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan atau memfitnah salah pasangan calon (paslon) tertentu. Tentunya ini sangat berbahaya serta dapat mencederai demokrasi.

Bayangkan saja, suara pemilih bisa berubah menjatuhkan pilihannya hanya lantaran mempercayai berita hoax. Kalau sudah begini, tentunya hasil pemilu akan keluar dari garis koridor demokrasi.

Dalam UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur berita hoax. Pasal 27 berisi tentang larangan penyebaran dengan sengaja informasi yang bermuatan asusila perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar. Pasal 28 berisi mengenai larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian, serta permusuhan berbau SARA, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar.

Adapun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 160 dengan menyebutkan pelanggaran terhadap berita palsu dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, dan pasal 311 dengan ancaman empat tahun penjara.

Regulasi tersebut tentu dapat dijadikan aparat kepolisian untuk menindak para penebar beriata hoax. Sudah saatnya aparat keamanan bergerak sigap untuk memberantas berita hoax yang sudah menjalar bak virus. Tentu kita tahu bahwa hoax sangat berbahaya, salah satunya berpotensi mengkikis keutuhan NKRI.

Kalau kita telisik seksama, sebenarnya ada orientasi penebar hoax yang membuat mereka getol membuat berita hoax. Berita hoax tak bisa dipungkiri memang memberi keuntungan secara materil kepada para oknum penyebar.

Situs hoax ini membuat click bait yang mampu mengundang layanan iklan di Google AdSense. Semakin sensasional hoax yang mendapat atensi masyarakat. Maka, semakin banyak pula keuntungan yang diraup oleh oknum penyebar hoax. Jelas ini termasuk kriminal karena ada pihak yang untung dan ada juga yang rugi.

Rasa-rasanya kita patut apresiasi dengan langkah Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang langsung memblokir situs-situs yang berperan dalam menyebarkan hoax. Namun, upaya ini tentu dirasa masih belum cukup untuk memberantas hoax sampai ke akar-akarnya. Masyarakat sebagai konsumen informasi di dunia maya juga perlu dibina literasi medianya melalui sosialisasi atau pembinaan terkait antisipasi berita hoax.

Literasi media penting bagi masyarakat dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproteksi diri dari informasi yang mengundang keresahan bahkan perpecahan masyarakat.

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mampu menjadi generasi digital native yang cerdas dalam mengakses informasi. Tidak asal share informasi yang belum tentu valid kebenarannya.

Masyarakat harus bisa menjadi kontrol dan filter informasi yang beredar. Bila ada situs atau oknum yang menebar hoax, harus segera dilaporkan. Dengan adannya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, harapannya siklus hidup berita hoax dapat dipotong, sehingga tidak menjalar ke mana-mana. Lambat-laun pun hoax dapat diberantas sampai ke akar-akarnya, semoga. (ila)

*Penulis adalah Peneliti di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta