PURWOREJO – Partai politik (parpo) dan calon legislatif (caleg) tetap meminta ada keringanan bahkan pembebasan pajak terhadap pemasangan alat peraga kampanye (APK). Demi memuluskan permintaan itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo pun turun tangan.

Mereka beralasan, pengenaan pajak yang selama ini dibebankan dinilai memberatkan. Selain itu juga dianggap mengurangi kemeriahan persiapan Pemilu. Sebab, parpol-parpol dan caleg lebih memilih melipat APK-nya ketimbang harus membayar pajak.

Guna kepentingan itu, wakil rakyat itu mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan penyelenggaran pemilu. Mereka juga mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang mengurusi permasalahan perjinan dan pajak untuk mencari titik temu dan mencari solusi.

Selain KPU Kabupaten Purworejo dan Bawaslu, hadir juga Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Parpol dan caleg berharap ada perubahan penerjemahan regulasi mengenai pajak reklame pada APK itu,” kata Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono.

Menurutnya, reklame memang ada unsur komersil. Sedangkan APK tidak. Karena itu, APK dinilai tidak masuk kategori objek yang diekani pajak. “Kenapa di daerah lain APK tidak dipajaki. Sedangkan di Purworejo dipajaki. Ini menjadi pembahasan agar ada solusi,” imbuh Luhur.
Anggota DPRD Purworejo Ngadianto menyampaikan, upaya yang bisa ditempuh, untuk jangka pendek yakni meminta dispensasi. Selanjutnya jangka panjangnya merivisi peraturan bupati (Perbup) yang merupakan penerjemahan pelaksanaan Perda 9/2010 tentang Pajak Reklame.

Menurutnya, bupati punya hak diskresi dan pihaknya mengharapkan ada kebijakan tertetu. APK yang difasilitasi KPU belum terpasang. Padahal negara sudah mengeluarkan uang untuk itu.”Tetapi hak publik untuk mendapatkan informasi belum terpenuhi,” kata Ngadianto.

Kasubag Peraturan Perundang Undangan Bagian Hukum Setda Purworejo Wiyono Budi Santoso mengatakan, upaya mengajukan dispensasi agak sulit. Alasannya, karena yang disampaikan KPU bukan dispensasi tetapi pengecualian pajak. Sedangkan pengajuan pembebasan, keringanan, dan pengurangan pajak bisa diberikan kepada yang tidak mampu. Sehingga tidak tepat jika dikenakan pada para caleg dan parpol.

Menurutnya, solusi dari persoalan ini adalah memberikan pemahaman riil kepada bupati dan jajaran eksekutif,. Yakni APK termasuk kategori komersil atau tidak. Sebab, ini sebenarnya hanya penafsiran saja. Apakah APK sebagai objek pajak atau tidak. “DPRD bisa membuat kajian atau legal opinion (LO), sehingga bisa menjadi pegangan (eksekutif) jika tidak memungut pajak,” kata Wiyono. (udi/din)