PURWOREJO-Peringatan dan teguran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo terhadap branding dan stiker calon anggota DRPRD tidak diindahkan operator angkutan kota. Bawaslu mendapati ada beberapa stiker dan branding yang masih menempel, Senin (7/1).

Bawaslu akhirnya bersikap tegas degan menyisir, menghentikan kendaraan dan mencopoti atribut larangan yang masih menempel di angkutan umum. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan dari Satlantas Polres Purworejo, Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Aksi penertiban tersebut merupakan tindaklanjut setelah batas akhir toleransi selesai. Sebelumnya, Bawaslu memberikan toleransi waktu bagi operator angkutan umum untuk menertibkan sendiri. ” Jadi bisa dikatakan operator angkutan tidak mengindahkan teguran dan peringatan dari Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu Nur Kholiq.

Penyisiran dimulai dari Terminal Kongsi. Dilanjutkan ke belakang Pasar Baledono. Di tempat pangkalan ini, tim mencopot paksa branding stiker calon DPRD Kabupaten Purworejo yang berjumlah lima buah.

Selanjutnya, tim menyisir wilayah perkotaan di tempat pangkalan-pangkalan angkutan umum. Seperti di depan RS Panti Waluyo, RSIA Aisiyah, RS Amanah Umat, dan RSUD Tjitrowardojo Purworejo. “Kami dapat informasi katanya ada juga yang dipasang di armada Taxi. Makanya kami validasi,” katanya.

Selanjutnya tim bergerak menuju terminal Kutoarjo. Di sepanjang rute perjalanan, tim menghentikan tiga armada angkutan jalur Purworejo-Kutoarjo dan mencopot paksa stiker branding yang terpasan di kaca bagian belakang. Di Terminal Kutoarjo, tim gabungan mendapati setidaknya sembilan armada angkutan yang terpasang gambar pasangan capres.

Stiker branding untuk kampanye tidak boleh dipasang di kendaraan angkutan umum. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 51 PKPU Nomor 23 tentang Kampanye. Larang juga ditentukan oleh SE Bawaslu RI Nomor 1990/ 2018. “Jadi prinsipnya pemasangan branding untuk kampanye di kendaraan umum tidak diperkenankan,” tegasnya. (udi/din/fn)