JOGJA – Merasa kewenangannya dilangkahi, para pengurus RT dan RW di wilayah RW 05 dan RW 06 Balirejo Muja Muju mengembalikan surat keputusan (SK) pelantikan ke Lurah Muja Muju Selasa (15/1). Pangkal persoalan adalah dilanjutkannya proses pembangunan apartemen Puri Notoprojo.

Dengan membawa spanduk dan berjalan kaki, puluhan warga menemani pengurus menuju kantor kelurahan. Salah satu Ketua RW di Balirejo, Dono Susilo mengatakan aksi tersebut adalah bentuk kekecewaan warga atas tidak dilibatkannya pengurus kampung dalam proses pengeluaran izin Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).

Menurut dia, dalam proses uji publik amdal yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun lalu, dirinya dan beberapa pengurus kampung merasa tidak dilibatkan. “Seharusnya ada keterlibatan RT atau RW, namun dalam kenyataanya yang terlibat bukan dari pengurus, melainkan perwakilan peroarangan,” tegasnya.

Atas dasar tersebut, Dono menganggap fungsi dari adanya pengurus kampung seakan tidak berguna. Itu membuat para pengurus RT dan RW di seputar apartemen mengembalikan SK. “Tanpa ada proses dari RT atau RW nyatanya izin apartemen tetap berjalan. Maka dari itu kami kembalikan surat keputusan kami ke kelurahan,” ungkapnya.

Menurut dia hanya ada enam orang yang terlibat dalam penerbitan izin apartemen tersebut. Walaupun mereka juga merupakan warga kampung Balirejo,menurut Dono para warga tersebut dirasa tidak mewakili warga keseluruhan. “Ada enam orang warga yang ikut menjadi tim amdal. Namun mereka tidak mewakili kami sebagai warga Balirejo,namanya Amdal ya harus mewakili seluruh masyarakat,” katanya.

Dono juga menceritakan bahwa para warga tetap bersikeras terkait penolakan pembangunan apartemen tersebut. Terhitung sejak dua tahun lalu, warga gencar melakukan aksi-aksi guna mencegah berdirinya apartemen. “Penolakan memang sudah lama, namun adanya uji publik dari DLH kemarin, cukup membuat kami gerah,” ucapanya.

Lurah Muja-Muju Jemari saat menemui massa mengatakan, akan meyampaikan segala keluhan warga ke instansi terkait. Menanggapi dikembalikannya SK pengurus kampung, Jemari menjelaskan bahwa hal tersebut akan menjadi keputusan dari Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Jogja. “Tindak lanjutnya saya masih menunggu perintah atasan,” kilahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Kota Jogja Suyana mengungkapkan jika ada penolakan dari warga terkait amdal, pihak pemakrasa sudah seharusnya mengulangi proses uji publik amdal. “Keputusan dari warga terdampak merupakan poin penting sebelum berdirinya apartemen,” jelasnya.

Karena itu, Suyana mendorong agar pemrakasa pembangun apartemen untuk bisa kembali menunjuk perwakilan dari warga. Dalam prosesnya dia juga meminta ada keterlibatan pengurus kampung yang difasilitasi oleh kelurahan.”Sudah kami instruksikan untuk melakukan penyusunan ulang,”ungkapnya. (cr5/pra/fn)