JOGJA – Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM menilai pemeriksaan reporternya Citra Maudy oleh Polda DIJ tidak substantif. Bahkan dibentuk Aliansi untuk BPPM Balaiurang UGM, yang terdiri dari lebih dari 60 organisasi dari berbagai latar belakang. Upaya tersebut sebagai antisipasi kriminalisasi yang mungkin ditujukan ke Citra.

Salah satu reporter BPPM Balairung Oktaria Asmarani mengatakan pemeriksaan yang dilakukan tim dari Polda DIJ kepada Citra 7 Januari lalu tidak substantif. Bukan mengarah pada perkara yang diperiksa. “Pertanyaanya justru, bagaimana Citra bisa kenal korban, dari mana tahu informasi kejadian, narasumber tulisan siapa saja,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta Rabu (16/1).

Citra dipanggil karena merupakan penulis berita ‘Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan’ yang diterbitkan balairungpress.com. Direktur LBH Jogjakarta Yogi Zul Fadhli menambahkan Aliansi untuk BPPM Balairung UGM dibentuk karena arah untuk mengkriminalisasi reporter kasus Agni, Citra Maudy, semakin kuat. “Terutama sejak Hadi Utomo (Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hadi Utomo) mempertanyakan nomenklatur pemerkosaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Yogi menjelaskan dasar Balairung dalam menggunakan istilah pemerkosaan. Lembaga Pers Mahasiswa ini mengacu pada definisi yang dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Dalam definisi tersebut, apa yang menimpa korban dapat dikategorikan sebagai tindak pemerkosaan.

Yogi menambahkan indikasi kriminalisasi mulai muncul saat Citra dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. “Pemanggilan jurnalis sebagai saksi itu sendiri sudah janggal. Sebab dia tidak berkapasitas sebagai saksi,” jelasnya.

Selain itu, dia juga dimintai keterangan mengenai proses peliputan yang mana tidak relevan dengan kasus yang ditangani. “Misalnya siapa saja narasumber yang ditemui, dimana menjumpai, sampai pertanyaan aneh, apakah berita ini benar atau hoaks,” jelasnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan pihak kepolisian tidak selaras dengan pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yogi berharap tidak ada pengaburan isu terkait dengan penyelesaian kasus yang melibatkan mahasiswa UGM saat KKN di Maluku tersebut. Selain itu, ia menuntut kasus ini segera dituntaskan. Dia juga mendesak Panut Mulyono, Rektor UGM untuk melindungi hak-hak korban. (cr10/pra/fn)