JOGJA – Tahun berganti, sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berubah pula. Kondisi ini terjadi setiap tahun. Salah satu yamg berubah dalam PPDB 2019 adalah penghapusan jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM). Penghapusan kebijakan itu dilatarbelakangi pelaksanaan PPDB 2018.

Banyak orang tua siswa menyalahgunakan SKTM demi memburu sekolah incaran. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta Selasa (15/1).

Menanggapi kebijakan tersebut Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Jogja mengaku belum bisa berkomentar terkait plus minusnya. “Apakah itu langkah yang baik atau tidak, kami hanya menuruti aturan dari dinas,” tutur ungkapnya Rabu (16/1).

Sucipta justru menyoroti kebijakan baru terkait jalur zonasi yang dinilai bakal lebih memusingkan penyelenggara PPDB 2019. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK. Penerimaan siswa didik baru tahun ini dilaksanakan melalui tiga jalur. Kuota jalur zonasi ditentukan minimal 90 persen. Kuota maksimal jalur prestasi 5 persen. Dan kuota maksimal jalur perpindahan orang tua juga 5 persen.

Sucipta mengungkapkan, jalur zonasi cukup memusingkan penyelenggara PPDB. Juga membuat para pengajar mengeluh. Sebab, kemampuan siswa suatu sekolah akan sagat beragam. Sedangkan guru dituntut menyampaikan ilmu dan harus bisa diterima siswa yang kemampuan penyerapan ilmunya berbeda-beda.

“Ya kami mau tak mau harus mengikuti aturan itu,” katanya.

Sucipta berharap pemerintah lebih bijak menentukan kuota jalur PPDB 2019. Dengan mempertimbangkan aspek zonasi dan prestasi. “Sudah kami sampaikan pada dinas dalam sebuah diskusi atas keluhan-keluhan kami (pihak sekolah),” ungkapnya.

Di sisi lain, Sucipta melihat sejauh ini penerapan sistem zonasi masih terkendala Peraturan Walikota (Perwal) Jogja. Sebagai payung hukum pelaksanaan sistem zonasi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Budi Asrori mengaku masih mengkaji Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. “Itu kan baru diresmikan. Jadi masih kami kaji ulang. Belum bisa kami sampaikan hasilnya,” ucapnya.

Pengkajian termasuk masalah blank spot pada sistem zonasi tahun lalu. “Yang pasti kami berupaya melakukan perbaikan ke depannya,” ujar Budi. (cr9/yog/fn)