KULONPROGO – Kapolda DIJ Irjen Pol Ahmad Dhofiri berjanji menindaklanjuti laporan Tim Advokasi Wartawan Yogyakarta terhadap pendiri grup Facebook Informasi Cegatan Jogja (ICJ) Yanto Sumantri. Laporan itu dilatarbelakangi adanya unsur dugaan pencemaran nama baik profesi wartawan. Kapolda mengimbau semua pihak menjaga kondusivitas.

“Saya minta semua cooling down. Percayakan kepada kami. Prosedur hukum akan menyelesaikan semuanya,” ujar Dhofiri usai menghadiri peresmian gedung baru Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM (Satpas) Polres Kulonprogo Rabu (16/1)

Menurutnya, polisi sedang mencermati laporan yang disampaikan Selasa (15/1). Postingan status disertai potongan berita yang diunggah Yanto menjadi pemicunya. Yanto menyebut berita ajakan pemilu damai yang ditayangkan di MNC TV hoax. Karena dalam tayangan itu tak memberitakan mengenai gerakan anti-klithih. Sebagaimana kegiatan yang menjadi topik utama peliputan. Unggahannya tersebut sontak mengundang beragam komentar anggota grup ICJ. Bahkan, belakangan muncul komentar bermuatan perundungan (bullying) hingga ancaman terhadap profesi wartawan.

“Kami juga memonitor perkembangan di media sosial tersebut. Memang ada kecenderungan bullying dalam unggahan netizen,” ungkap Dhofiri. “Saya kira masyarakat juga harus sadar aturan mainnya. Serahkan pada aparat kepolisian. Kami juga siap mengamankan wartawan apabila ada permintaan perlindungan dari yang bersangkutan,” sambungnya.

Dofiri mengajak semua pihak berpikir jernih. Menyikapi persoalan itu secara bijak. Berdasarkan inti permasalahannya. Dikatakan, permasalahan itu berawal adanya aksi dari kelompok media sosial terkait klithih. Dari situ muncul pemberitaan yang menurut netizen kurang pas.

Kapolda melihat niat awal dari pangkal persoalan itu sebagai hal yang baik. “Kami sejak awal juga sudah mewanti-wanti agar disampaikan dengan hati-hati. Mengingat saat ini dekat dengan masa pemilu. Namun di lapangan muncul berbagai dinamika,” katanya.

Karena itu Dhofiri berharap semua pihak tenang. Agar niat baik itu tak memperuncing masalah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIJ Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo menambahkan, unggahan bermuatan ancaman di media sosial bisa dijerat dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Bisa kena pasal. Makanya hati-hati kalau menyampaikan sesuatu di media sosial. Coba dipelajari dulu UU ITE sebelum berkomentar di media sosial,” pintanya.

Gatot berharap, masyarakat harus bisa memilah komentar yang akan diunggah di media sosial. Terutama yang kemungkinan berpotensi menyinggung perasaan orang lain. Atau menekan secara psikologis. “Gunakan media sosial secara baik, jangan digunakan untuk hal yang mengakibatkan orang lain tidak senang. Memunculkan permusuhan juga masuk ranah pidana,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yuliyanto menyampaikan perkembangan pelaporan Moh Marjuki atas penggunaan lagu Jogja Istimewa yang digubah liriknya untuk yelyel kampanye pendukung pasangan calon presiden.

“Kami akan pelajari dulu detailnya,” katanya.

Yuliyanto mengaku tak akan gegabah dalam menindaklanjuti laporan Marjuki. Penyidik harus berhati-hati agar tak salah langkah. Mengingat kasus tersebut berkaitan dengan politik.

“Keterangan satu-satunya baru dari pelapor. Alat bukti video saat kampanye itu juga sudah kami terima. Nanti dipelajari dulu sambil melihat perkembangan,” ujarnya.

Marjuki melaporkan pemilik akun Cak Khan yang mengunggah lagu Jogja Istimewa dengan sebagian lirik digubah untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Padahal Marjuki telah mendaftarkan lagunya sebagai hak kekayaan atas intelektual (HAKI). (tom/yog/fn)