SLEMAN – Gerakan mengajak tidak memilih calon presiden dan wakil presiden (golongan putih/golput) kian masif di media sosial. Salah satunya, melalui akun parodi Instagram Nurhadi-Aldo.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, M Abdul Karim Mustofa menyatakan, gerakan golput muncul akibat tidak puas dengan calon muncul. “Logika publik ini tidak ada masalah. Namun memberikan suara dalam pemilu adalah hak setiap masyarakat,” kata Karim.

Namun, dalam logika hukum, ajakan golput tersebut masih menjadi perdebatan. Harus dibuktikan dengan aturan yang ada. “Sebab nomenklatur golput itu tidak ada di dalam aturan yang ada,” ujar Karim.

Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, Karim melihat pada pasal 515 isinya hampir menyangkut pada ajakan golput. Pasal 515 menyinggung soal janji orang memberikan uang untuk tidak memilih peserta Pemilu.

Pemilih yang menggunakan hak pilih namun surat suara sengaja dibuat tidak sah terancam pidana. Yakni penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta rupiah.

Kata Karim, pada pasal tersebut ada tiga hal yang jadi pokok utama. Pertama, memberikan materi agar tidak memilih. Kedua, memberikan materi agar memilih calon tertentu (politik uang). Ketiga, sengaja merusak surat suara.

“Pasal ini masih perlu diperdebatkan. Karena tidak langsung ditujukan pada pelaku golput,” ujar Karim.

Dia mengaku sulit untuk memasukkan pengajak golput yang melakukan kampanye dimasukkan sebagai pidana pemilu menurut Pasal 515. “Solusinya ya persuasif saja,” kata Karim.

Sementara itu, partisipasi masyarakat Sleman pada pesta demokrasi tahun 2014 mencapai 81 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dari partisipasi nasional yang 75 persen.

Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menargetkan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dari 2014. Terutama di daerah yang termasuk wilayah perkotaan.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengatakan, Kecamatan Depok pada 2014 menempati posisi paling buncit. “Tingkat partisipasinya hanya 73 persen, lebih rendah dari nasional,” ujar Trapsi.

Menurut Trapsi, ada beberapa faktor yang menyebabkan Depok menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi memilih rendah. Karena mobilitas penduduk tinggi. “Sehingga ketika memilih, ada aktivitas lain,” kata Trapsi.

Dia menjelaskan, secara sosiologis dan tingkat kepatuhan, masyarakat perkotaan rendah. Ditambah faktor ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin. “Mereka (masyarakat kota) cenderung rasional,” kata Trapsi. (har/iwa/fn)