JOGJA – Pemerintah Indonesia didorong untuk meminta dan mendesak Kedutaan Besar Arab Saudi untuk menunda kebijakan pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah. Alasannya karena belum siapnya infrastruktur pelayanan di Kedubes Arab Saudi.
“Karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Arab Saudi untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap,” ujar anggota Komisi I DPR RI H. Sukamta, PhD Senin (21/1).
Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah.“Kami memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah, tapi belum saat ini,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa belum siapnya infrastruktur dan sistem yang ada dari pihak kedutaan Arab Saudi, alih-alih mempermudah, justeru cenderung bisa berpotensi mempersulit calon pemohon visa karena harus datang sendiri ke tempat-tempat pengambilan data yang lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit.
“Termasuk kesiapan sangat penting yang kami soroti adalah kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik ini,” ungkapnya.
Di antaranya, lanjut dia, belum bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut. Kita ingat kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga. “Kita harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali. Semuanya ini kita lakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah haji dan umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi,” tegas wakil rakyat dari Dapil DIJ tersebut. (cr7/pra/ong)
