Sejak Januari 2017 Pemerintah memberikan fasilitas kepada IKM berupa Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor. Bea Cukai berharap kebijakan fasilitas KITE IKM dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh IKM secara masif dan tepat sasaran.

Fasilitas KITE IKM adalah realisasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015 untuk mengembangkan UMKM. Dengan memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan Bea Masuk serta PPN dan PPnBM tidak dipungut serta membuat skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan yang murah dan Ramah.

Kebijakan KITE IKM ini untuk mendukung berkembangnya industri kecil dan menengah. Juga dalam rangka memperkuat pondasi perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan merealisasikan potensi ekspor produk industri IKM.

Pihak yang dapat memanfaatkan fasilitas KITE IKM terdiri dari:
a. Pengusaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
1) Termasuk kategori industri kecil atau industri menengah;
2) Menggunakan bahan baku asal impor untuk kemudahan diolah menjadi hasil produksi untuk diekspor.

b. Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM, IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra, atau koperasi, yang ditetapkan sebagai Konsorsium KITE.

Barang dan/atau bahan, barang contoh, dan/atau mesin untuk IKM dapat diimpor dari luar daerah pabean, Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Impor IKM dapat dilakukan secara langsung oleh IKM atau melalui Konsorsium KITE.