GUNUNGKIDUL – Pemerintah Desa (pemdes) Tegalrejo langsung merespons perihal warganya yang belum mendapatkan berbagai bantuan. Senin (21/1) pemdes bersama tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) melakukan pengecekan lapangan.

”Prinsipnya, kami siap menindaklanjuti,” jelas Kepala Desa Tegalrejo Sugiman.
Sebagaimana diberitakan, nama warga RT 004 RW 010 Pedukuhan Trembono, Tegalrejo, Gedangsari tercecer dari data keluarga miskin. Akibatnya, warga bernama Kawit Puji Rahayu itu belum pernah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah. Termasuk di antaranya Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Bahkan, Kawit, sapaannya, mengalami nasib itu sejak lama. Puncaknya, ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Dia harus bekerja keras sekaligus menjadi ibu plus bapak bagi kakak perempuannya. Saban hari Kawit remaja bekerja sebagai buruh batik. Namun, dia harus melakukan ”ritual”. Baik saat berangkat maupun pulang kerja. Yakni, mengikat kakak perempuannya yang notabene berkebutuhan khusus. Agar tidak ke mana-mana saat ditinggal bekerja.

Ketika disinggung mengenai nasib Kawit, Dukuh Trembono Wantoro membantah telah mengabaikannya. Menurutnya, pedukuhan selalu memprioritaskan keluarga Kawit. Bahkan, kedua orang tua Kawit pernah menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

”Bisa dicek ke pak RT jika tidak percaya,” ujarnya.

Hanya, Wantoro mengakui keadaan berubah ketika Kawit menjadi yatim-piatu. Lantaran dia mengikuti ajakan seorang dermawan di Malang, Jawa Timur. Pindah domisili inilah yang menyebabkan Kawit tidak terdata. Dalam basis data terpadu (BDT) sekalipun. Sebab, petugas verifikasi dan validasi tidak dapat bertemu dengannya.

”Kalau orangnya tidak ada bagaimana mau didata,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial (dinsos) Gunungkidul Eka Sri Wardani mengakui nama Kawit Puji Rahayu tidak masuk dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial new generation (SIKS-NG). Lantaran Kawit berada di Malang ketika petugas melakukan pendataan akhir tahun lalu. Padahal, data dalam SIKS-NG sebagai acuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

”Kabarnya sekolah ya,” tuturnya.

Dari itu, Eka mengaku dinsos kesulitan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi Kawit. Lantaran dia tidak berada di kampung halamannya. Padahal, jika menetap di tanah kelahiran sangat memungkinkan untuk memperoleh bantuan.

Termasuk di antaranya akses BPJS Kesehatan. Menurutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan bisa diurus. Namun, caranya melalui pengajuan dari bawah. Dari tingkat pedukuhan.

”Setelah itu kami masukkan datanya ke BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, data kemiskinan saat ini terus diperbaiki. Termasuk data berbagai program pengentasan kemiskinan yang ditangani pemerintah pusat.
”Tahun lalu kami mengajukan sebanyak 4900 nama penerima program, namun yang disetujui 4200. Sisanya tertolak karena ada data yang tidak terisi,” tambahnya. (gun/zam/fn)