MAGELANG – Setelah mendatangi Pemkot Magelang, massa aliansi Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Kota Magelang mendatangi gedung DPRD setempat. Tetapi mereka harus kecewa, karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemuinya.

Massa hendak mengadukan aspirasi masyarakat warga RW IX dan X Kelurahan Cacaban yang tidak diberikan pintu khusus untuk masuk Taman Kyai Langgeng (TKL). Massa GPK pun akhirnya hanya diterima oleh jajaran Sekwan.

“Tentu saja kami kecewa karena tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi agar mendapatkan solusi berkaitan nasib warga Cacaban yang tidak diberikan akses pintu masuk Taman Kyai Langgeng,” kata Ketua GPK Kota Magelang Zaenal Arifin Selasa (22/1).

Menurut Zaenal, sebagai warga mereka memiliki hak untuk mengadukan masalah ini kepada lembaga legislatif, karena tidak mendapatkan solusi terbaik dari Pemkot Magelang. “Kami di sini ingin mengadu ke DPRD selaku wakil kami di legislatif. Kami tidak punya kekuatan karena hanya rakyat kecil di mata penguasa,” ujarnya.

Zaenal juga menyoal tentang coorporate social responsibility (CSR) yang selama ini diberikan pengelola TKL kepada warga setempat. Termasuk melakukan bina lingkungan.

“Saya lihat di sana tidak ada papan informasi. Padahal informasi yang berkembang, pembangunan itu menggunakan APBD Kota Magelang. Saya pikir hal ini ada yang tidak beres juga,” tuturnya.

Massa mengancam akan terus menggelar aksi, baik di Gedung DPRD Kota Magelang maupun Kantor Pemkot Magelang, selama masalah ini masih belum mendapatkan titik temu atau solusi terbaik. “Kami akan terus menggelar aksi sampai ada solusi yang terbaik. Bahkan kami akan kerahkan masa yang lebih banyak,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Magelang Indah Dwiantari yang turut menemui perwakilan peserta aksi, berjanji akan menyampaikan aspirasi itu. Para anggota dewan tidak dapat menemui para demonstran lantaran sedang dinas luar Kota Magelang. “Kami sudah mencatat semua aspirasi masyarakat. Semuanya akan kami sampaikan kepada dewan,” jelasnya.

Seperti diketahui, masyarakat RW IX dan RW X Cacaban meminta kebijakan TKL untuk diberi akses jalan menuju beberapa lokasi yang berada di objek wisata itu. Warga keberatan dengan dilakukannya pemagaran beton tanpa adanya akses jalan bagi warga masuk ke TKL, terutama ke Sungai Bangkong, yang sering menjadi tempat masyarakat mencuci dan memancing ikan. (dem/laz/fn)