PURWOREJO – Sebanyak 843 calon kepala desa yang akan bertarung di 343 desa penyelenggara pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, sepakat menjaga kententraman dan kondusivitas menjelang dan pasca coblosan. Kesepakatan ini disampaikan dalam pengarahan dan deklarasi damai yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Selasa (22/1).

Ucapan tekad itu disaksaikan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Purworejo, camat, ketua panitia pilkades, ketua Badan Permusyarawakatan Desa (BPD) serta unsur lainnya. Dalam satu tekad yang disampaikan, mereka menyatakan siap untuk menang maupun siap kalah.

Kepala Dinpermades Purworejo Agus Ari Setiyadi mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan sehari menjelang dilaksanakannya kampanye terbuka seluruh kandidat calon kades di desa masing-masing. Rencananya kampanye terbuka itu sendiri akan dilakukan selama lima hari hingga 27 Januari dan pilkades dilaksanakan 31 Januari mendatang.

“Ini penting sebagai bentuk komitmen bersama dalam mensukseskan pilkades serta mewujudkan pelaksanaan pilkades yang demokratis, aman, lancar dan kondusif,” kata Agus Ari.

Dikatakan dari rencana awal sebanyak 343 desa memang semuanya telah mendapatkan calon. Total pendaftar bakal calon kades yang masuk 864 bakal calon. “Tapi setelah dilakukan verifikasi dan sebagainya, calonnya menyusut menjadi 843 orang,” tambah Agus.

Hingga batas waktu penutupan pendaftaran, ada 23 desa yang harus diperpanjang pendaftarannya karena calon kurang dari dua orang. Selain itu ada lima desa yang harus dilakukan seleksi bakal calon, karena calonnya lebih dari tujuh orang.

“Data yang ada, calon laki-laki sebanyak 737 orang dan perempuan 106 orang. Untuk yang tertua berumur 74 tahun dan termuda 25 tahun. Umur termuda ini juga sesuai aturannya memang minimal 25 tahun,” ungkap Agus.

Sementara itu, Bupati Purworejo Agus Bastian yang mendapat kesempatan pertama memberikan pengarahan langsung menyatakan, keberadaan money politics yang menjalar di Indonesia, sebenarnya berakar dari Desa. Tindakan ini sekarang seolah berlaku dalam setiap proses pemilihan.

“Tidak saja dalam pemilihan umum, tapi juga di pemilihan yang lain. Sebagai contohnya di kepengurusan Hipmi yang pernah saya ikuti,” kata Bastian.

Bahkan dia pernah mendapatkan informasi bila politik uang itu juga berjalan dalam pemilihan ketua rukun warga dan rukun tetangga. Ini sangat ironis, menurutnya, kedua satuan warga itu sebenarnya tidak perlu diperebutkan karena RW dan RT tidak ada gajinya.

“Saya harapkan kaulah yang memulai, maka kaulah yang harus mengakhiri,” ucap bupati menirukan sebuah baik lagu yang langsung disambut aplaus seluruh peserta.

Lebih jauh Bastian mengungkapkan, memberikan uang bagi calon pemilih sebenarnya hal yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Melegalkan money politics sama saja menambah beban keluarga.

“Jadi saya pesan, berkompetisilah yang baik dan melakukan tindakan yang tidak licik. Jangan saling sikut, saling kampanye hitam sehingga semua bisa lancar tertib, aman dan damai,” harap bupati. (udi/laz/fn)