SLEMAN-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK). Ada 720 APK yang diturunkan Bawaslu Sleman. APK tersebut berasal dari delapan kecamatan.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Bawaslu Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar menjelaskan, delapan kecamatan tersebut, Depok, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Ngaglik, Pakem, Moyudan, dan Godean. “Pada penindakan gelombang kedua ini target kami di 14 kecamatan. Akan berlangsung hingga 31 Januari 2019,” kata Arjuna (27/1).

Jenis APK yang diturunkan seperti spanduk, rontek, bendera partai politik (parpol) yang memuat nama calon legislatif (caleg), dan baliho. Ada pula APK berupa stiker.

“Khusus untuk baliho, itu nantinya satu caleg hanya diperbolehkan memasang dua baliho. Sesuai dengan desain yang telah diserahkan ke KPU,” kata Arjuna.

Dia menegaskan, para peserta pemilu diminta tidak melanggar regulasi. Yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu, Perbawaslu 7/2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu dan Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK. “Yang jelas (pemasangan APK) tidak boleh di pohon, melintang jalan, dekat fasilitas pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan di jembatan,” kata Arjuna.

Pada penindakan pada Desember 2018, Bawaslu Sleman menertibkan 204 buah APK. Hingga kini sudah ada 924 APK yang telah ditertibkan.

Kendati demikian, masyarakat masih mengeluhkan bayaknya bendera parpol yang terpasang di jembatan. Bahkan ada bendera parpol berukuran jumbo dipasang di pohon.

Belum lagi yang lokasinya di median jalan dan banyak pula yang terpasang di sekitar fasilitas pendidikan. “Selain berbahaya, juga terkesan kumuh. Kami minta Bawaslu bisa menertibkan,” ujar warga Sleman, Andrian Eka Saputra.

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustafa mengatakan, pihaknya telah meminta parpol menurunkan bendera tersebut secara mandiri. Namun parpol seakan enggan menurunkannya.

Pihaknya tengah mendorong agar dilakukan revisi terhadap Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK. Sehingga pihaknya punya payung hukum yang bisa menjadi pegangan.

“Kami bisa menurunkan, tapi karena itu (bendera) bukan APK, ya serba salah juga,” kata Karim. (har/iwa/tif)