SLEMAN – Sidang perkara tindak pidana pemilu yang menjerat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ngadiyono digelar Senin (28/1). Sidang pertama berlangsung singkat. Tidak sampai 15 menit.

Agenda sidang perdana berupa pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam tuntutan JPU, terdakwa Ngadiyono dinyatakan bersalah telah menggunakan mobil dinas menghadiri kampanye Calon Presiden (Capres) nomor urut dua di Prima SR Rabu (28/11/2018).

Kuasa hukum terdakwa, Asman Semendawai mengatakan, terhadap dakwaan JPU tersebut pihaknya mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Surat dakwaan JPU tersebut dinilai lahir dari laporan polisi yang sudah kedaluwarsa.

Asman menganggap dalam UU 7/2017 tentang Pemilu pasal 476 ayat 1 jelas mengatur tentang waktu pelaporan. Disebutkan, pelaporan maksimal 1×24 jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan itu termasuk pelanggaran pemilu.

“Oleh karenanya, laporan polisi itu telah kedaluwarsa untuk dijadikan dasar dalam surat dakwaan JPU,” kata Asman usai sidang di PN Sleman (28/1).

Pihaknya menganggap dakwaan JPU obscuur libel atau gugatan tersebut cacat formil. Kata Asman, materi yang digunakan untuk menjerat Ngadiyono tidak tepat.

“Sebab, UU 7/2017 tentang Pemilu pasal 280 huruf h tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu,” ungkap Asman.

Atas eksepsi yang diajukan terdakwa, JPU yang juga Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman, Hafidi menjelaskan, surat dakwaan yang dibacakan tertanggal 24 Januari 2019 sesuai syarat formil dan materil sesuai UU 7/2017 tentang Pemilu. Syarat formil yang dibuat telah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 sub b KUHAP.

Selain itu, materi yang dibuat dalam surat dakwaan juga telah sesuai dengan Pasal 521 jo 280 ayat 1 huruf h UU 7/201 tentang pemilu. Yaitu larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye.

“Materi sudah disampaikan dalam surat dakwaan secara jelas, cermat, dan lengkap,” ujar Hafidi.

Pihaknya meminta majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa. Meminta agar sidang dilanjutkan. “Besok (hari ini) agendanya mendengar putusan sela terjadap eksepsi yang diajukan,” kata Hafidi.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Ngadiyono dilaporkan Bawaslu Sleman atas kasus penggunaan mobil dinas pada acara kampanye di Hotel Prima SR 28 November 2018. Ngadiyono tengah terjerat kasus penghinaan terhadap badan negara. (har/iwa/fn)