TEKNOLOGI digital yang demikian cepat berkembang pada abad 21 ini mengubah segala aspek kehidupan manusia. Tata kelola bernegara pun harus mengikuti arah teknologi informasi karena tuntutan manusia yang dilayani pun berubah. Apalagi, rakyatnya harus bersaing dengan bangsa lain.

Orang mau berbelanja saja sudah menjauh dari toko ritel karena selera konsumsi berubah. Pola pergaulan antarmanusia, pola asuh anak, serta sistem pendidikan dan pengajaran melangami pergeseran pula. Pendek kata, semua aspek kehidupan ke depan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Di sektor pemerintah lah yang mengalami kedodoran dengan banyak perubahan yang dituntut oleh masyarakat meski sudah punya jargon cyber city. Birokrasi  lamban berubah (di semua level), sering kali ditutupi dengan program kerja yang pada dasarnya hanya upaya menutupi kelemahan dan ketakmampuan mengejar ketertinggalan.

Sebagai contoh, banyak pemerintah di daerah yang terlambat dalam mengantisipasi pertumbuhan kunjungan wisata domestik yang dipicu oleh mudahnya berkomunikasi lewat gadget. Akibatnya, kapasitas jalan dan ruang parkir tak mampu menampung derasnya arus wisatawan domestik dan berbuah kemacetan yang sangat parah di musim liburan.

Teknologi gadget yang tiap tahun diperbaiki dan dipasarkan secara masif  telah mengubah cara pandang wisatawan. Swafoto yang dengan mudah dikabarkan pada sobat-sobatnya di mana pun, menggugah selera manusia untuk melakukan eksplorasi ke objek-objek wisata yang begitu variatif dan menarik.

Hal itu yang mendorong banyak orang-orang muda yang pintar memanfaatkan teknologi informasi membuka bisnis di bidang pariwisata. Mayoritas objek wisata dan atraksi wisata dikelola oleh generasi milenial, yang justru menciptakan kesempatan kerja masif dan sangat menguntungkan. Dengan bermodalkan izin dan kesepakatan dengan para warga sekitar, banyak objek wisata diciptakan baik wisata pantai, alam gunung, taman rekreasi, dan lain-lain.

Pertumbuhan wahana wisata berbasis alam ini pada akhirnya harus menghadapi kendala yakni aksesibilitas jalan yang tak mampu memenuhi gelombang wisatawan yang terprovokasi medsos. Ada semacam keterlambatan antisipasi kebijakan di daerah. Sebab, rencana pembangunan terfokus pada beberapa titik.

Di banyak daerah, pengambil kebijakan lebih sering fokus di kawasan ibukota kabupaten saja. Dalihnya sebagai ikon daerah. Bahkan, ada semacam paradoks kebijakan jika pemerintah daerah hanya fokus membangun gengsi ibukotanya tersebut, dapat dipastikan kawasan pedesaan menjadi tak terurus.

Oleh karena itu, sering kita saksikan suatu daerah punya pusat kota yang terlihat glamorous, namun mempunyai desa tertinggal yang banyak jumlahnya dengan jaringan jalan yang sangat buruk. Jika berkendara melewati jalan-jalan kabupaten di mana pun, tanpa membuka data statistik pun.

Anda bisa tahu apakah suatu desa yang kita temui masuk desa tertinggal atau tidak. Cukup dengan melihat kualitas jalan kabupaten dan jalan desa itu sendiri dan berapa banyak rumah warganya yang menggunakan cat tembok. Artinya, jika warga desa sudah menggunakan cat dan memperindah rumah maka kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi.

Rumah-rumah desa yang warna-warni inilah salah satu atraksi wisata desa yang menarik dan berpotensial mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Rumah di pedesaan yang selalu punya halaman, dan bersih itu, menjadi daya tarik ketika wisatawan melihat dari bus atau mobil.

Namun sayang, banyak pemerintah desa dan daerah membiarkan halaman rumah di tepi jalan wisata dipenuhi bangunan yang mepet ke jalan dan melanggar ROI. Di tahun 1980-an, turis asing bahagia menyaksikan pemandangan alam dari Bandara Adisutjipto ke Candi Borobudur. Tapi sekarang, perjalanan yang hanya 45 kilometer itu menjadi siksaan, apalagi macet, karena keindahan alam tertutup bangunan dari kios tambal ban sampai pabrik besar. Tourisme internasional itu bukan hanya Borobudur atau Prambanan. Tapi, keseluruhan atraksi selama orang dalam perjalanan.

Gunungkidul, misalnya. Banyak memiliki objek wisata pantai menarik yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis). Namun, kalau berwisata dari pantai yang satu dengan yang lainnya hampir semuanya punya pola yang sama: warung (macam-macam makanan) di bibir pantai, toko-toko suvenir, dan tempat parkir kendaraan.

Di semua objek wisata, di mana pun, selalu tersedia WC atau urinoir yang dekat dengan musala dan dipungut retribusi. Tentu hal ini sangat berbeda dengan tujuan orang mengunjungi objek wisata yang akan menikmati pantai yang bersih dan indah, serta bermain-main di air laut.

Rupanya, banyak pihak yang berkepentingan terhadap objek wisata yang lebih berpihak pada kepentingan para pedagangnya dan para pemilik warung, baik desa atau pokdarwis. Bukan melayani wisatawan yang ingin menyaksikan pantai yang indah.

Tentu saja para pengelola obiek wisata di manapun lebih suka uang para wisatawan tetapi lupa bahwa mereka jauh-jauh datang ke suatu pantai itu untuk bersukariaan ber-swafoto! Objek wisata pantai menjadi tidak menarik bilamana dipenuhi warung-warung di bibir pantai yang menjadikan wisatawan risih saat bersuka ria sambil berenang di pantai.

Pengembangan perekonomian daerah harus melibatkan kalangan swasta karena memang mereka yang kompeten menangani bisnis dan harus diajak kerja sama. Namun, sering kali birokrasi salah memilih korporasi mana yang layak diberikan izin (dan konsesi), hanya karena punya uang yang berlebih.

Penulis pernah berkunjung ke resort hotel (dalam proses) di Pantai Krakal dan mengamati satu per satu rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan yang saya ajukan adalah: pemilik resort bukan pebisnis yang menggeluti bisnis perhotelan ya? Si petugas itu kaget karena tebakan saya tepat. Bangunan itu tak memenuhi standar sebuah resort hotel dan justru akan merugikan si pemilik sendiri.

Banyaknya pantai yang dikembangkan oleh swadaya masyarakat memang bagus. Namun, haruslah disadari bahwa bisnis pariwisata internasional itu memerlukan standardisasi bertaraf internasional pula.

Itulah sebabnya, wisatawan asing tidak tertarik datang di pantai-pantai Gunungkidul. Sebab, biro perjalanan kelas dunia tak akan berani mengantarkan ke kawasan wisata yang tak punya standar tinggi karena mereka pun takut diklaim pelanggan internasionalnya. Bagaimana pun juga, Gunungkidul harus punya objek wisata pantai yang dikelola korporasi berstandar internasional dan mempunyai jaringan kelas dunia pula. (*/amd)