(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

JOGJA- Sosialisasi gubernur perempuan yang belakangan berlangsung secara masif itu tak mengusik perhatian anggota DPRD DIJ. Kalangan parlemen menilai sosialisasi yang dikemas melalui kegiatan pawiyatan itu tak lebih sebagai aspirasi.

“Boleh-boleh saja punya keinginan semacam itu. Kalau boleh jujur gubernur perempuan itu sampai sekarang tidak lebih dari sekadar wacana,” ungkap Anggota Komisi A DPRD DIJ Slamet di gedung dewan provinsi Selasa (29/1).

Slamet menganggap sekadar wacana karena sampai sekarang gubernur perempuan belum dilengkapi dengan regulasi. Diingatkan, jika internal atau kerabat Keraton Jogja menginginkan lahirnya gubernur perempuan, hal itu harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Politikus yang pernah menjadi ketua DPRD Gunungkidul 2004-2009 ini menasihati agar aspirasi itu dituangkan dalam bentuk regulasi. Caranya kerabat keraton menyampaikannya kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Selanjutnya gubernur akan mengajak bicara DPRD. Baru kemudian regulasinya akan disesuaikan.

“Kalau itu mau serius dan tidak sekadar wacana-wacana,” katanya.

Selama belum ada perubahan regulasi, dewan, tegas Slamet, tetap berpedoman dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Sesuai ketentuan umum pasal 1 angka 4 dinyatakan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah.

Selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono. Sedangkan di pasal 18 ayat (1) huruf c disebutkan calon gubernur bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Ketentuan itu, lanjut Slamet, yang menjadi pegangan dewan.

Aturan itu kemudian dituangkan dewan ke dalam Perdais No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ. Saat menyusun perdais tentang suksesi gubernur itu, Slamet menjabat sebagai ketua panitia khusus (pansus).

“Selama itu belum diubah, maka kami tetap berpendapat gubernur DIJ adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta di kasultanan,” terangnya.

Konsekuensi dari perubahan itu, maka di internal kasultanan harus lebih dulu terjadi suksesi. “Jika dewan menangani suksesi gubernur, maka keraton yang membicarakan suksesi sultan,” ungkapnya.

Slamet mengaku tak keberatan mengadakan perubahan atas Perdais No. 2 Tahun 2015. Perubahan itu diperlukan jika gubernur menganggap perlu diadakan perubahan. Apalagi saat ini juga ada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 88/PUU-XIV/2016.

Senada dengan Slamet, mantan Ketua Pansus Pengawasan Pelaksanaan UUK DIJ Suharwanta menilai gubernur perempuan masih sebatas isu. Karena itu, dewan tidak terlalu tertarik menanggapi munculnya isu tersebut.

“Biarkan saja. Pegangan dewan adalah UUK. Gubernur DIJ haruslah seorang sultan yang bertakhta di kasultanan,” terang ketua Fraksi PAN DPRD DIJ ini.

Sultan yang bertakhta sesuai Pasal 1 angka (4) UUK bernama Hamengku Buwono (HB) berikutnya gelarnya secara lengkap. Selama ini dalam pemahaman Suharwanta semua sultan yang bertakhta sejak HB I hingga HB X semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Kasultanan merupakan bagian dari empat dinasti penerus Kerajaan Mataram bersama Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Sejak Mataram berdiri, rajanya selalu laki-laki.

Itu dimulai sejak di Kotagede. Ada dua raja yang bertakhta. Panembahan Senopati dan Susuhunan Hanyokrowati. Kemudian keraton pindah ke Kerta. Raja yang bertakhta bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pengganti Sultan Agung bernama Susuhunan Hamangkurat Agung atau Amangkurat I. Dia memindahkan kerajaan dari Kerta ke Pleret.

Dari Pleret, Keraton Mataram pindah ke Kartasura. Raja pertamanya bergelar Amangkurat II atau anak dari Amangkurat I. Pengganti Amangkurat II adalah putranya yang bernama Amangkurat III.

Amangkurat III didongkel oleh paman sekaligus mertuanya yang kemudian naik takhta dengan gelar Susuhunan Paku Buwono I. Alur suksesi bergeser dari keturunan Amangkurat II ke Paku Buwono I. Keduanya merupakan kakak beradik. Sama-sama putra Amangkurat I, tapi beda ibu.

“Begitu pula saat Mataram terbelah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Semua raja yang naik takta belum sekalipun ada yang berjeni kelamin perempuan,” beber politikus yang juga pengamat sejarah Mataram ini.

Suharwanta mempersilakan saja jika muncul pandangan atau gagasan yang memungkinkan kasultanan dipimpin perempuan seperti disampaikan Wakil Penghageng Tandayekti Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat. Baginya hal itu menjadi urusan internal keraton.

Hanya, dia mengingatkan, gubernur DIJ selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta punya tugas yang belum dilaksakanakan. Sesuai pasal 43 UUK, harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan kasultanan. Selanjutnya, mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan tersebut.

“Peraturan itu dimaknai sebagai paugeran. Hampir tujuh tahun UUK berjalan, amanat itu belum ada tanda-tanda dijalankan,” kritiknya. (kus/fn)