SLEMAN – Kasus human busting (pemberangusan hak pekerja) serta union busting (pemberangusan serikat pekerja) berlanjut ke Polda DIJ. Ketua Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (SPMI) Jogja, Sri Haryati melaporkan General Manager Grand Quality Hotel.

Didampingi Penasihat Hukum dari Ahmad Mustaqim Partner, Sri juga mendapat dukungan dari puluhan anggota SPMI yang membawa poster berisi kecaman penindasan terhadap pekerja. Pelaporan pimpinan Hotel Quality karena telah menkriminalisasi, mengintimidasi dirinya dan SPMI yang dipimpinnya. Sri bahkan Dijatuhi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tanpa mendapat pesangon,

“Saya laporan kasus pemberangusan hak berserikat dan intimidasi terhadap SP. Saya merasa dikriminalisasi dan di-PHK sepihak dan kesini akan menyerahkan suratnya ke penyidik polda,” ungkapnya usai memberikan keterangan kepada Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIJ Kamis (31/1).

Dikatakan Sri, kriminalisasi yang dialaminya adalah ketika ia memperjuangkan hak-hak anggota SP Mandiri, kemudian dilaporkan pihak manajemen Hotel Quality atas tuduhan pencemaran nama baik. Hingga kemudian ia melakukan perlawanan dengan melaporkan balik General Manager Hotel Quality.

“Hanya manajemen yang baru ini yang tidak mengakui (SP-Mandiri), karena manajemen yang dulu-dulu tetep nyaman aja, kerja juga sesuai house rule,” tuturnya.

Penasihat Hukum Pelapor, Ahmad Mustaqim, SH mengatakan, kliennya selaku Ketua SPMI Hotel Quality selama ini aktif memperjuangkn hak anggotanya.

“Hari ini kami menyerahkn surat PHK ke penyidik untuk melengkapi pelaporan human busting atau pemberangusan serikat pekerja, karena itu melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 pasal 28 junkto 43, tentang serikat pekerja atau buruh. Ancaman pidananya 1 sampai 5 tahun dan denda 100 sampai 500 juta,” katanya.

Sementara itu, Grand Manager Hotel Quality, Adepina Parniti Meliana, belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait laporan mantan karyawannya tersebut. (sky/pra/tif)