SLEMAN – Dua peristiwa ini hampir selalu terjadi di DIJ setiap musim penghujan. Warga bantaran sungai kebanjiran dan fondasi rumah pinggir kali roboh akibat tergogos arus air. Kejadian itu tak membuat warga kapok. Bahkan, tak semua warga mau mengikuti program mundur, munggah, madhep kali yang dicanangkan pemerintah setempat.

Tak sedikit rumah warga dibangun di bantaran dan melanggar batas wilayah sempadan sungai. Bahkan mepet bibir sungai, di mana fondasi rumah menyatu dengan talud.

Kasi Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Joko Lelono tak menampik masalah tersebut. Mayorias rumah mepet sungai berada di kawasan perkotaan. “Namun kami kesulitan untuk menertibkan rumah-rumah itu karena terbentur kebijkan,” dalihnya, Jumat (1/2).

Joko menuding aturan pemerintah pusat tak melihat langsung realita lapangan. Khususnya Peraturan Presiden (Perpres) No 70/2014 tetang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Aturan itu, menurut Joko, hanya ditekankan pada permukiman yang berada di sungai sekitar lereng Gunung Merapi. “Padahal mulai ada permukiman itu justru di bawah,” katanya.

Selain itu sebenarnya ada aturan lain tentang sungai. Yakni Peraturan Pemerintah No 38/2011. Regulasi ini mengatur jarak permukiman dengan sempadan sungai. Baik di kawasan perkotaan maupun daerah aliran sungai (DAS) dengan radius 500 kilometer persegi.

Kendati demikian, Joko mengaku tidak bisa menyalahkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Alasannya, lahan untuk bangunan sudah sangat terbatas. Sehingga pertumbuhan bangunan mendesak mendekati sungai.

Joko menyatakan siap membantu pembangunan talud. Untuk meminimalisasi potensi longsor. Namun kewenangan pembangunan talud ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO). “Kami ada dananya, ada alatnya, hanya kewenangan itu ada di BBWS-SO. Dulu pernah membangun (talud, Red) tapi dihentikan oleh pihak balai besar,” bebernya.

Dengan alasan itu BPBD Sleman lebih fokus upaya sosialisasi kepada masyarakat bantaran sungai. Agar sadar terhadap potensi bencana yang ada. Guna menghindarkan terjadinya korban jiwa.

Di Sleman, permukiman di kawasan sempadan tumbuh subur di bantaran Kali Boyong. Mulai Padukuhan Gondang Lutung, Donoharjo, Ngaglik hingga kawasan kampus UGM. Di Kali Winongo, permukiman padat penduduk mulai Kecamatan Mlati hingga perbatasan dengan Kota Jogja. Di Kali Kuning mulai Kalasan hingga bandara.

“Kalau Gajahwong itu hampir semuanya ada permukiman. Dari Condongcatur hingga Papringan (Caturtunggal, Depok). Itu masuk kawasan perkotaan yang jadi langganan banjir,” jelasnya.

Terkait rumah yang hanyut saat banjir Rabu (30/1) sore, BPBD Sleman sebatas memberikan bantuan logistik. “Untuk relokasi kami akan koordinasikan dulu. Yang jelas kami harap warga mematuhi imbauan Ngarso Dalem untuk mundur, munggah, madhep kali,” pintanya.

Sebagaimana diketahui, separo rumah milik Supriono, warga Desa Tamanmartani, Kalasan ambrol dan hanyut di aliran Kali Pete lantaran fondasinya tergogos aliran sungai. Kini Supriono sekeluarga (6 jiwa) mengungsi di rumah tetangga.

Terkait kebencanaan Bupati Sleman Sri Purnomo menyiapkan dana tak terduga Rp 5 miliar. Dana tersebut masih bisa ditambah melalui APBD Perubahan 2019. “Ancaman bencana di Sleman memang banyak. Yang tidak ada ada hanya tsunami,” ujarnya.

Supriyadi, 49, warga RT 07/RW 02 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman membenarkan lingkungan tempat tinggalnya kerap dilanda banjir. Akibat luapan Sungai Gajahwong. Tapi hal itu dianggapnya sebagai hal biasa. “Bahkan air masuk ke rumah juga biasa,” kata pemilik rumah yang jaraknya tak lebih dari 1,5 meter dari bibir Sungai Gajahwong.

Dalam setahun bisa tiga kali kejadian Sungai Gajahwong meluap. Supriyadi berdalih sudah pengalaman menghadapi fenomena alam itu. “Kalau di hulu tidak hujan dan di sini hujan bebarti kami aman. Kalau hulu hujan itu baru yang bahaya,” ujar pria yang aktif di Komunitas Peduli Gadjah Wong (KPGW) itu.

Menurutnya, saat hujan KPGW selalu berkomunikasi dengan masyarakat hulu sungai. Selama musim hujan barang-barang elektronik ditempatkan lebih tinggi. Untuk mencegah korsleting apabila air masuk ke rumah.

Supriyadi mengaku paham aturan tentang sungai. Bahwa tinggal di sempadan sungai itu melanggar. Minim ketersediaan lahan menjadi dalih Supriyadi bersama puluhan kepala keluarga (KK) lain terpaksa “minggir” ke sungai.

Dia juga sadar jika lebar Kali Gajahwong makin lama kian menyusut. Akibat pertumbuhan permukiman. Dulunya, kata dia, lebar sungai sekitar 20 meter. Namun, sekarang tinggal 14 meter. “Kalau pemerintah menyediakan tempat untuk pindah kami mau saja pindah,” katanya. (har/yog/riz)