GUNUNGKIDUL – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Gunungkidul diminta hati-hati di tahun politik. Jangan sampai terjebak dalam politik praktis. Sebab, sanksinya berat.

Imbauan itu disampaikan Bupati Gunungkidul Badingah saat penyerahan surat keputusan (SK) kepada 386 CPNS di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari Selasa (12/2). Larangan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

”Sudah ada undang-undangnya dan ada sanksi bagi para PNS yang terjun pada politik praktis. Saya harap tidak ada yang melanggar, karena memang tidak diperbolehkan,” tegas Badingah.

Oleh sebab itu, Badingah meminta CPNS yang baru saja dilantik membaca aturan tersebut. Lebih jauh dikatakan, dalam rekrutmen CPNS, Badingah memastikan tidak ada praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Lantaran prosesnya melalui tingkat nasional.

”Dan, setelah diangkat, CPNS harus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, dan kedisiplinan dalam bekerja serta juga bertanggungjawab pada pekerjaan,” pintanya.

Kepala Bidang Status, Kinerja, dan kesejahteraan pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gunungkidul Iskandar menambahkan, pemberian SK tahun ini didominasi oleh tenaga pendidikan dan kesehatan. Lainnya, antara lain, analis pariwisata satu orang, analis sistem mutu dan lingkungan satu orang, apoteker ahli pertama 29 orang, dokter ahli pertama 22 orang, dokter gigi ahli pertama 4 orang. (gun/zam/tif)