BANTUL – Bupati Bantul Suharsono berencana memanggil kembali seluruh lurah desa. Sebab, hingga sekarang baru 44 pemerintah desa (pemdes) yang telah menyerahkan data inventarisasi tanah kas desa (TKD) kepada pemkab. Padahal, bupati pernah mengintruksikan agar 75 pemdes se-Bantul menyerahkan data inventarisasi itu paling lambat pada 31 Januari.

”Dalam waktu dekat ini (akan dipanggil lagi),” jelas Inspektur Daerah Bantul Hermawan Setiaji saat ditemui di kompleks Parasamya, Rabu (13/2).

Pemanggilan itu, Hermawan memastikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembinaan. Lebih dari itu, bupati juga akan menjadikan momen tersebut untuk memaparkan langkah apa saja yang akan ditempuh pemkab. Terutama menyikapi pemdes yang mbalela lantaran belum menyerahkan data inventarisasi.

”Nanti akan kami berikan deadline (untuk menyerahkan data inventarisasi) terakhir. Kalau tak mempan, ya, kami periksa,” tegasnya.

Ya, inspektorat bakal mengaudit pemdes yang tidak menyerahkan data inventarisasi. Bahkan, jika ada temuan pidana, inspektorat berencana menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum (APH). Sesuai dengan intruksi bupati.

”Nanti dititeni wae (dilihat saja). Kalau (ada pemdes) yang nggak beres bisa sampai ke situ (ranah hukum, Red),” ingatnya.

Terkait 31 pemdes yang belum menyerahkan data inventarisasi, birokrat yang pernah menjabat kasat Pol PP ini menengarai karena sejumlah faktor. Bisa jadi pemdes masih disibukkan dengan koordinasi internal awal tahun. Atau pemdes masih kesulitan mengumpulkan berbagai data TKD. Lantaran pemkab tidak hanya meminta seluruh luas TKD. Melainkan juga  peruntukkannya.

”Kalau disewa yang menyewa siapa dan digunakan untuk apa. Kemudian, uangnya (sewa, Red) berapa dan masuk ke mana,” ujarnya.

Kendati begitu, Hermawan tak menutup mata bahwa ada sebagian TKD di sejumlah desa yang memang bermasalah. Seperti penyewaan TKD bermasalah yang saat ini ditangani inspektorat.

Menurutnya, kasus ini melibatkan oknum pamong. Praktiknya, oknum ini menyewakan TKD. Namun, uang sewa tidak masuk ke kas desa. Melainkan ke kantong pribadi.

”Hari ini (kemarin, Red) ada kesanggupan pamong membayar Rp 84 juta. Dia sanggup melunasinya dalam waktu sebulan. Jika tidak (sanggup) ya, dada (diserahkan ke APH, Red),” ungkap Hermawan merahasiakan identitas sekaligus asal oknum pamong ini.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bantul Kurniantoro mengungkapkan hal senada. Menurutnya, 44 pemdes ini tidak menyerahkan data inventarisasi bersamaan. Sebanyak 12 di antaranya menyerahkan sebelum Februari.

”Hari ini (kemarin, Red) saya cek sudah 44,” sebutnya.

Agar inventarisasi TKD selesai, Toro, sapaannya, mengungkapkan, bagian administrasi pemerintahan desa terus mendorong pemdes. Melalui berbagai cara. (zam/tif)