JOGJA – Komisi A DPRD DIJ mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyampaikan ada berbagai informasi yang bisa dipublikasikan dan ada juga informasi yang dikecualikan.

Adapun raperda tersebut ditargetkan selesai awal 2020. Perlu waktu satu tahun karena ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu penyusunan naskah akademik, penyusunan raperda serta tahapan pembahasan dan minta masukan masyarakat termasuk dari kalangan perguruan tinggi dan media.

”Triwulan pertama tahun 2020 bisa dibahas di DPRD dan mudah-mudahan Februari atau Maret 2020 selesai,” ujarnya.

Menurut dia, raperda ini penting mengingat Pemprov DIJ maupun DPRD DIJ memiliki semangat yang kuat dan sangat besar untuk mengedepankan aspek keterbukaan serta transparansi di dalam setiap pengambilan, penyusunanan, perencanaan dan pembuatan kebijakan publik, termasuk APBD dan Danais.

”Komisi A menegaskan komitmen untuk bersama masyarakat melawan korupsi. Salah satu upaya kita adalah menerjemahkan gerakan antikorupsi dengan mendorong keterbukaan informasi publik,” tambah politisi muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Dia yakin, tidak hanya di tingkat DIJ, kabupaten/kota juga memiliki komitmen yang sama menhenai keterbukaan, transparansi dan antikorupsi.

Raperda ini penting, sekaligus untuk mendorong partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan yang terbuka, transparan dan punya semangat antikorupsi.

Eko Suwanto percaya para kepala desa dan lurah yang melaksanakan tugas terkait alokasi dana kelurahan dan dana desa memiliki komitmen yang sama untuk mengedepankan keterbukaan

”Argumentasi mengapa raperda ini penting, karena masyarakat perlu mendapatkan kehormatan dan kedaulatannya karena sejatinya anggaran ini milik masyarakat. Selain kerja dari Pemda DIJ, APBD dan Dana Keistimewaan ini milik masyarakat yang membayar  pajak,” kata Eko.

Saat ini, usulan raperda tersebut sedang digodok oleh sejumlah ahli melalui forum diskusi (FGD) yang diselenggarakan DPRD DIJ, Rabu (13/2/2019) pagi. Hadir selaku narasumber antara lain Dr Muhammad Sulhan dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun jajaran Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIJ dipimpin ketuanya, Hazwan Iskandar Jaya. (kus/ila)