JOGJA – Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja tebang pilih dalam penegakan aturan. Yaitu juru parkir ilegal di depan eks Bioskop Indera, yang hanya diminta surat pernyataan bermaterai.

“Itu kan jadi aneh, produk hukumnya ada, sanksinya ada tapi penerapannya kok malah kendor. Terkesan (parkir eks bioskop Indra) ada pengecualian, padahal wilayah lain kena tipiring,” tegas Koordinator Forpi Kota Jogja Baharudin Kamba di sela peninjauan di kawasan Malioboro, Kamis (14/2).

Kamba memandang langkah tersebut tidak tepat. Terlebih saat ini aktivitas perpakiran tetap berlanjut. Meski dengan dalih hanya hingga Maret. Seharusnya langkah tegas dengan melarang sebagai kawasan perpakiran.

“Jadi rancu ketika UPT Malioboro melarang tapi Dishub semi mengizinkan. Meski tetap ada ancaman tipiring jika tarif nutuk tetap tidak tepat. Pembinaan seperti ini justru bertentangan dengan perdanya,” katanya.

Menurut dia langkah yang diambil Dishub merupakan kemunduran. Apalagi selama ini petugas Dishub menunjukan kegarangannya, berani tegas dengan membawa pelaku pelanggaran parkir, baik parkir liar maupun nutuk parkir ke sidang tipiring di Pengadilan Negeri Jogja. “Meski harus diakui vonis hakim belum memberikan efek jera,” tuturnya.

Kamba juga akan memberikan masukan ke Wali Kota Jogja supaya bersama Pemprov DIJ bisa menambah kantong parkir baru. Selain itu jua terus mendorong pengawasan dan tindakan tegas bagi pelanggar parkir. “Supaya kasus serupa tidak terus berulang,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti seakan jengah mendegar aduan ini. Beberapa kali dia mengonfirmasi, namun beberapa kali pula kembali terulang.

“Yang tarik parkir apa dulu, resmi atau tidak resmi. Jangan selalu mengaitkan (Pemkot) atas dasarnya apa. Jangan statemen mendorong untuk konflik,” katanya ditemui seusai pembukaan PBTY XIV di Kampung Ketandan, Rabu malam (13/2).

Pernyataan itu juga sekaligus untuk menjawab adanya kantong parkir liar saat pembukaan PBTY. Selain tidak memiliki karcis tarifnya juga berkali lipat. Untuk satu unit kendaraan roda dua dipatok kisaran Rp 3 ribu hingga Rp 5 ribu tanpa karcis resmi dari Dishub.

HS meminta Satpol PP untuk mengecek kebenaran tersebut. Terutama lokasi kantong parkir di sisi utara Kampung Ketandan. “Yang narik siapa dulu, nanti Satpol PP biar cek dulu. Harapannya semua menahan diri lakukan hal tidak baik,” pesannya. (dwi/pra/riz)