MAGELANG – Polres Magelang mengungkap kasus pengumpulan dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia (BI). Tersangka Ari Puspitasari, 37, diduga telah menggelapkan uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Kusuma hampir Rp 6 miliar.

Wanita asal Dusun Talun, Banyudono, Dukun, Kabupaten Magelang, ini menjabat sebagai ketua pengurus KSP, sehingga mudah menggaet nasabah dengan bujuk rayunya. Pelaku menawarkan korban simpanan berjangka dengan bunga yang lebih besar dari bank.

“Korban pun tergiur dan memberikan uang Rp 1,8 miliar kepada pelaku. Tapi dalam jangka waktu tertentu, apa yang dijanjikan pelaku tidak terwujud,” ujar Kapolres Magelang AKBP Yudianto Adhi Nugroho dalam gelar perkara di Mapolres Magelang, Jumat (15/2).

KSP yang dipimin Ari beralamat di Ruko Blabak Square, Mungkid, Kabupaten Magelang, itu tidak memiliki izin operasional sesuai UU Perbankan. Sepanjang penyelidikan, polisi menerima laporan lagi seorang nasabah yang mengaku menjadi korban pelaku hingga merugi Rp 4 miliar. Polisi menduga masih ada kemungkinan nasabah yang juga menjadi korban, namun belum melapor.

“KSP ini telah beroparasi tanpa izin sejak 2017 lalu. Sejak itu pula pelaku melakukan tindak pidana menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin BI. Pelaku menggunakan uang hasil penipuan itu untuk kepentingan pribadi membayar utang-utangnya. Ia juga beraksi sendiri,” tuturnya.

Kasatreskrim AKP Bayu Puji Hariyanto menambahkan, pelaku sempat melarikan diri selama sembilan bulan, sebelum akhirnya ditangkap di Banjarnegara akhir Januari 2019. Saat itu ia sedang dalam pelarian menuju ke Jakarta.

“Kasus ini masih terus kami kembangkan. Sementara baru dua nasabah yang melapor, kami imbau juga kepada masyarakat atau yang merasa jadi korban untuk melapor kepada kami,” ujar perwira polisi ini.

Tersangka dijerat Pasal 372 juncto 378 KUHP serta Pasal 46 UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Pasal 16 UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. “Ancaman hukumannya penjara lima tahun, paling lama 15 tahun, dan denda Rp10 miliar sampai Rp200 miliar,” tandas Bayu. (dem/laz/tif)