PURWOREJO-Wacana pemindahan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo membuat penyelenggara Pemilu harus menghitung ulang untuk merancang program. Salah satunya adalah keberadaan Galeri Demokrasi yang pernah dimiliki.

Galeri Demokrasi yang berisikan tentang perjalanan Pemilu sepanjang waktu di Kabupaten Purworejo, saat KPU berada di kompleks rumah dinas Bupati pernah ada. Hanya sejak kepindahannya ke bekas Kantor Inspektorat di Jalan Kolonel Sugiono setahun silam, hingga saat ini belum disusun lagi.

Padahal, Galeri Demokrasi menjadi salah satu program kegiatan yang diagendakan KPU Purworejo untuk mendokumentasikan perjalanan Pemilu di Purworejo. Untuk membangun saat ini, mereka terbebani wacana pindah ke bekas Kantor Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) di Jalan Urip Sumoharjo, pasca Pemilu 2019 ini.

“Kita sebenarnya akan melengkapi ruang audio visual yang akan menjadi tempat memajangnya. Tapi rencana pemindahan ini menjadikan kita galau,” kata Anggota KPU Purworejo Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia, Akmaliyah, saat digelar Sosialisasi Kebijakan KPU dalam Pemilu 2019 kepada stakeholder di Hotel Ganesha, Jumat (15/2).

Kegiatan ini dipimpin Ketua KPU Dulrokhim beserta anggotanya untuk memaparkan beberapa program kerja sudah maupun akan dilakukan menjelang Pemilu 2019. Adapun pesertanya meliputi beberapa unsur mulai dari pemerintahan, kampus, organisasi masyarakat dan media.

“Harapannya, kami bisa memiliki tempat sendiri sehingga program-program yang ada bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.

SDM KPPS Besar

Dalam kesempatan yang sama, Akmaliyah juga menyampaikan jika KPU akan segera merekrut Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) dan tenaga keamanan atau linmas. Setiap TPS membutuhkan 7 KPPS dan 2 orang tenaga keamanan.

“Untuk keamanan biasanya diambilkan dari Linmas. Sedangkan untuk KPPS terbuka untuk umum dan dilakukan perekrutan mulai tanggal 6-12 Maret nanti,” kata Akmaliyah.

Dikatakannya jika warga yang bisa mendaftarkan sebagai KPPS lebih longgar dibandingkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Batas usia minimum yang ditetapkan 25 tahun untuk Pemilu lalu tidak berlaku dan diturunkan menjadi 17 tahun sesuai usia pemilih pemula.

“Untuk batas pendidikan, memang sebaiknya SMA. Tapi kalau di tempat tersebut tidak ada, pendidikan yang dibawahnya juga tidak apa-apa,” tambahnya.

Anggota yang lain Rahman Hakim lebih menyoroti mengenai jumlah pemilih. Disampaikan jika pemutakhiran data pemilih dilakukan sejak badan adhoc dibentuk hingga berakhirnya Pemilu. (udi/laz/tif)