PURWOREJO – Keramaian Pasar Baledono yang terus didengungkan pedagang belum memenuhi harapan. Upaya Pemkab Purworejo melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu ditinjau ulang dan dicarikan jalan tengah yang benar-benar tepat.

Pedagang sepatu, tas, seragam sekolah, Valentino, 46, mengungkapkan, dibandingkan sebelum terbakar tahun 2019 amat jauh. Pengalamannya sekarang dia bisa menunggu kiosnya saja tanpa mendapat kunjungan pembeli.
“Banyak sebab yang terjadi dari sepinya pasar. Karena itu saya tidak berani stok barang banyak,” ungkapnya Minggu(17/2).

Dari sepinya pengunjung dia harus setia menunggu kiosnya sendirian. Padahal dulu Valentino bisa mempekerjakan orang untuk menjaga kiosnya. “Harapan kami dulu, begitu pasar dibuka bisa ramai. Dan pekerja yang dulu membantu kami, diajak lagi. Tapi melihat seperti ini, ya tidak berani,” tambah Valentino.

Salah satu pengurus Pappas Baledono Jimmi mengakui dia juga mendapatkan banyak keluhan dari pedagang terkait sepinya pengunjung. Dia tidak bisa mencegah pedagang yang sebelumnya sudah menempati haknya, tidak membuka usaha dan memilih berusaha di tempat lain. “Tidak ada perubahan signifikan dari usaha pemkab. Mulai dari pemindahan rute angkutan perdesaan dan lainnya,” kata Jimmi.

Menanggapi adanya usaha Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Din KUKMP) Purworejo untuk memberi batas waktu pedagang agar menempati pasar, menurutnya, juga percuma. “Apakah benar pemkab berani tegas. Tentunya pedagang akan melawan jika yang sudah jadi haknya diganggu,” tandasnya.

Sebagai pengurus pasar, dia mengaku sudah melakukan upaya agar pasar bisa ramai. Setidaknya kini parkir boleh di sekitar pasar. Sebelumnya hal ini menjadi larangan.
“Yang perlu kami tanyakan juga katanya ada kupon berhadiah bagi masyarakat yang berbelanja, tapi kok tidak ada kabar apa-apa sampai sekarang,” tambahnya.

Dalam waktu dekat dia berencana melakukan audiensi dengan DinKUKMP untuk mendesak adanya langkah-langkah percepatan keramaian pasar. “Kami belum melangkah ke DPRD, tapi ke pemkab dulu, dalam hal ini Din KUKMP,” kata pengelola toko buku ini. (udi/laz/mg2)