DPRD DIY bersama Pemda DIY berhasil menyepakati perubahan ketiga Perda DIY No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kesepakatan itu dicapai setelah dewan bersama tim pemda melakukan serangkaian pembahasan dalam rapat-rapat kerja panitia khusus (pansus) yang dibentuk dewan pada 18 Januari 2019.

“Perubahan ketiga Perda DIY No. 11 Tahun 2011 ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal,” ucap Ketua Pansus Bahan Acara (BA) No. 1 Tahun 2019 Janu Ismadi dalam laporan di depan rapat paripurna DPRD DIY pada Jumat (15/2).
Latar belakang diadakannya perubahan itu antara lain berubahnya kewenangan instansi pemungut. Misalnya sebelumnya menjadi kewenangan Pemda DIY, namun setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 berpindah menjadi wewenang pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya jasa tera/tera ulang bukan lagi kewenangan pemerintah provinsi. Namun beralih ke kabupaten/kota.

“Perubahan peraturan yang semula dikenakan retribusi menjadi tidak dikenakan retribusi,” terang Janu. Kemudian status organisasi perangkat daerah (OPD) yang awalnya memungut seperti RS Grhasia, RS Respira, BLPT dan lainnya menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Karena perubahan dari semula masuk APBD menjadi langsung dapat dikelola OPD tersebut.
Pertimbangan berikutnya ada perubahan atau penggabungan OPD yang mengakibatkan perubahan instansi yang memungut retribusi.

Berikutnya, lanjut Janu, karena ada objek baru sehingga belum diatur dalam perubahan perda. Di samping itu, perlu ada penyesuaian tarif retribusi karena Perda DIY No. 11 Tahun 2011 sudah relatif lama berjalan sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Janu mengingatkan, retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi diperoleh sebagai konsekuensi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

“Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan komponen PAD dan bagian penting dalam struktur APBD sehingga besaran tarif retribusi yang diatur akan memengaruhi besarnya pendapatan dalam APBD DIY,” ungkap ketua Komisi B ini.

Sama halnya dengan Janu, pembahasan perubahan perda retribusi jasa usaha disampaikan Nur Sasmito. Ketua Pansus BA No. 2 Tahun 2019 ini sejak beberapa waktu lalu bersama eksekutif secara maraton membahas perubahan ketiga Perda DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selaku ketua pansus, Nur Sasmito dalam laporannya menyatakan, DIY dari tahun ke tahun meningkatkan kemandirian. Salah satu indikasi kemandirian daerah adalah besarnya persentase PAD dibandingkan total pendapatan daerah.
“Sejak DIY mendapatkan dana keistimewaan dari pemerintah, persentase PAD dibandingkan pendapatan daerah menurun. Maka perlu upaya peningkatan PAD,” kata Nur Sasmito.

Dikatakan, PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemungutan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam rangka menjalankan UU No. 28 Tahun 2009, Pemda DIY telah menyusun Perda Provinsi DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Perda DIY No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi DIY No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan, ada beberapa jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dan dihapus. Serta perubahan pola pengelolaan keuangan dari sebelumnya berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) menjadi BLUD.

Selain itu karena semangat kemandirian Pemda DIY selalu berusaha mencari potensi objek pendapatan dari retribusi jasa usaha. “Sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2009, setiap ada perubahan maupun penambahan objek pendapatan harus dituangkan dalam peraturan daerah,” katanya.

Dalam paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur DIY Paku Alam X itu, DPRD DIY juga menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap Perda DIY No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Isi rekomendasi itu antara lain sosialisasi terhadap implementasi Perda DIY No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah dari Pemda DIY kepada pemerintah kabupaten / kota perlu ditingkatkan.

Bupati/wali kota berkewajiban mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Perda Baku Mutu Air Limbah kepada semua pelaku usaha. “Termasuk dalam hal pemberian perizinan,” ujar Ketua Pansus BA No. 5 Tahun 2019 Chang Wendryanto.

Pansus juga merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan untuk bisa menguji parameter yang diamanatkan Perda Baku Mutu Air Limbah. Perlu ada peningkatan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan perda tersebut. (kus/mg3)