SLEMAN-Ratusan dukuh se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Paguyuban Cokro Pamungkas menggeruduk kantor DPRD Sleman, Senin (18/2) pagi. Mereka mendesak dewan menyampaikan aspirasi dukuh. Agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Terkait rencana kenaikan penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa.

Ketua Cokro Pamungkas Sukiman Hadi Wijaya mengatakan, adanya wacana kenaikan siltap menjadi angin segar bagi perangkat desa. Hanya, realisasi kebijakan itu masih abu-abu. “Kami di sini untuk menagih janji presiden,” ujar dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean, itu.

Menurut Sukiman, gaji perangkat desa saat ini masih dirasa kecil. Sekitar Rp 1,3 juta per bulan. Karena itu dia minta pemerintah menaikkan gaji perangkat desa. Setidak-tidaknya setara pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a. Dan diperhitungkan masa kerjanya.

Siltap juga harus disesuaikan dengan jumlah perangkat desa setempat. Sesuai unsur kewilayahan atau padukuhan. Alasannya faktor sejarah. Dulu ada lima kelurahan yang digabung menjadi satu desa. Sehingga jumlah perangkat desa bisa lebih dari 12 orang di satu tempat.

Dengan siltap yang telah disesuaikan jumlah perangkat desa, maka gaji yang diterima masing-masing perangkat juga akan seragam. “Kalau selama ini kan besarannya beda-beda. Tergantung alokasi dana desa (ADD),” beber perajin genting yang juga aktif di KONI Sleman itu.

Dalam kesempatan itu Sukiman juga mendorong pemerintah pusat segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Desa. Agar realisasi kenaikan siltap bisa disegerakan. Menurut Sukiman, dalam silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) pada 14 Januari lalu presiden berjanji merevisi regulasi tersebut dalam tempo dua minggu. Tapi sejauh ini hal itu belum juga terealisasi.

Kabid Administrasi, Keuangan, dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sleman Alkhalik membenarkan bahwa besaran gaji perangkat desa saat ini beragam. Sesuai jumlah perangkat desa yang ada. “Ada yang satu desa bisa 30 perangkat karena banyak padukuhan,” katanya.

Sejauh ini besaran gaji perangkat desa memang ditentukan berdasarkan alokasi ADD tiap desa. Itu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Sehingga besaran gaji yang didapat juga berbeda-beda.

Gaji sekretaris desa (sekdes), misalnya. Sebesar 70-80 persen dari gaji kepala desa. Untuk gaji selain sekdes berkisar antara 50-60 persen gaji kepala desa.

Untuk wilayah Sleman, lanjut Alkhalik, gaji sekdes Rp 1,9 juta per bulan. Sedangkan perangkat desa lainnya Rp 1,3 juta. (har/yog/tif)